BEKASI.POJOKSATU.id - Anggota DPRD Jawa Barat, Ade Puspitasari, menghadiri Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025, Rabu, 3 Juni 2026.

Kehadiran Ade dalam sidang tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap tata kelola keuangan daerah agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Ade Puspitasari, LHP BPK memiliki peran strategis sebagai instrumen evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah sekaligus menjadi dasar perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.

“Hadir dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025,” ujar Ade.

Ia menjelaskan, hasil pemeriksaan yang disampaikan BPK menjadi bagian penting dalam memastikan penggunaan anggaran daerah dilakukan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Barat.

Baca Juga: Ade Puspitasari Dorong Penguatan Produk UMKM Daerah Lewat Kunjungan ke Dekranasda Kota Cimahi

Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

“Laporan hasil pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab,” katanya.

Sebagai wakil rakyat, Ade menegaskan DPRD memiliki tanggung jawab untuk terus mengawasi penggunaan anggaran daerah agar setiap program pembangunan yang dijalankan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang tepat sasaran sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan dapat mendukung pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Sebagai wakil rakyat, kami memiliki komitmen untuk terus mengawal pengelolaan keuangan daerah agar setiap program dan anggaran dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Jawa Barat,” ungkapnya.

Ade berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

Baca Juga: Ade Puspitasari Dorong Penguatan Peran Linmas dalam Mendukung Pelayanan dan Ketertiban Masyarakat

Menurutnya, kolaborasi yang solid antar lembaga menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Semoga sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat demi mewujudkan Jawa Barat yang semakin maju, transparan, dan istimewa,” tuturnya.

Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan yang konsisten, DPRD Jawa Barat diharapkan dapat terus memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip good governance serta mendukung percepatan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh wilayah Jawa Barat.***