BEKASI.POJOKSATU.ID - Persoalan banjir yang kerap melanda kawasan perumahan Harapan Indah kini menjadi perhatian serius lintas level pemerintahan.

Kehadiran anggota DPRD Kota Bekasi, DPRD Kabupaten Bekasi, hingga DPRD Provinsi Jawa Barat dalam forum dialog bersama warga menjadi sinyal kuat.

Bahwa masalah banjir di kawasan perbatasan ini telah naik kelas sebagai isu strategis yang membutuhkan penanganan terpadu.

Baca Juga: Satpol PP Bekasi Sapu Bersih Reklame Liar, 12 Kecamatan Jadi Target

Dialog antar paguyuban warga yang digelar di Cluster Gardenia, Harapan Indah, Kamis 5 Februari 2026, mempertemukan berbagai pemangku kepentingan.

Selain unsur eksekutif dari Pemerintah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, hadir pula para legislator dari tiga tingkatan pemerintahan yang menyatakan komitmennya untuk mengawal solusi jangka pendek hingga jangka panjang.

Camat Medan Satria, Budi Rahman, menyampaikan bahwa kehadiran DPRD dari berbagai level menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi dan menyatukan langkah.

Baca Juga: Pemkab Bekasi Akui Pola Lama Tak Efektif, Penanganan Tanggul Dirombak

Menurutnya, banjir di Harapan Indah tidak bisa diselesaikan secara parsial karena menyangkut sistem drainase lintas wilayah dengan kewenangan berbeda.

“Dialog ini untuk menyamakan persepsi karena banjir di Harapan Indah tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Harus ada sinergi lintas wilayah,” ujarnya.

Sejumlah anggota DPRD yang hadir menilai, banjir Harapan Indah bukan sekadar persoalan teknis, melainkan persoalan tata kelola wilayah.

Baca Juga: Satpol PP Bekasi Sikat Reklame Liar, Usaha Kecil Tak Perlu Panik

Sistem drainase yang saling terhubung antara Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi dinilai memerlukan kebijakan bersama, termasuk dukungan anggaran dan regulasi yang sejalan.

Perwakilan warga menyampaikan harapan besar agar kehadiran para legislator tidak berhenti pada forum dialog semata.

Mereka berharap DPRD dapat berperan aktif mengawal rekomendasi teknis yang dihasilkan agar benar-benar diimplementasikan oleh pemerintah daerah masing-masing.

Dalam forum tersebut, isu normalisasi saluran air, perbaikan drainase lintas batas, hingga pengelolaan lingkungan menjadi sorotan utama.

Selain itu, para legislator juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan agar saluran air tidak tersumbat sampah.

Baca Juga: Pemkab Bekasi Dorong Pengawasan Sungai Demi Cegah Tanggul Jebol Berulang

Budi menegaskan, keterlibatan DPRD dari Kota, Kabupaten, dan Provinsi merupakan modal penting untuk mempercepat penanganan banjir secara berkelanjutan.

“Kalau tidak kompak dari hulu ke hilir, banjir akan terus jadi masalah tahunan. Sinergi ini kunci agar penanganan bisa lebih cepat dan berkelanjutan,” tandasnya.

Dengan dukungan politik lintas level pemerintahan, warga berharap persoalan banjir Harapan Indah tidak lagi menjadi rutinitas tahunan.

Melainkan bisa ditangani secara serius dan terukur demi kenyamanan serta keselamatan lingkungan permukiman.***