BEKASI.POJOKSATU.ID - Pemerintah Kabupaten Bekasi mulai menggeser pendekatan penanganan tanggul dari pola darurat dan reaktif menuju perencanaan jangka panjang yang lebih terstruktur.
Pergeseran strategi ini dilakukan setelah berulang kali terjadi banjir akibat tanggul jebol dan rusak di sejumlah wilayah, khususnya kawasan hilir yang menjadi muara aliran air dari berbagai daerah.
Pelaksana Tugas Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa lagi hanya mengandalkan respons cepat saat bencana terjadi.
Baca Juga: Satpol PP Bekasi Sikat Reklame Liar, Usaha Kecil Tak Perlu Panik
Menurutnya, pendekatan lama yang fokus pada perbaikan darurat justru membuat persoalan banjir terus berulang setiap musim hujan.
“Penanganan tanggul tidak bisa lagi bersifat reaktif. Harus terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kalau hanya menunggu rusak lalu diperbaiki, kita tidak akan pernah keluar dari siklus banjir,” ujar Asep.
Ia menyebutkan, saat ini terdapat sedikitnya 16 titik tanggul di Kabupaten Bekasi yang mengalami kerusakan dan jebol.
Baca Juga: Pemkab Bekasi Dorong Pengawasan Sungai Demi Cegah Tanggul Jebol Berulang
Kondisi tersebut menjadi alarm bahwa sistem pengelolaan infrastruktur pengendali banjir perlu dibenahi secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pengawasan, hingga pemeliharaan rutin.
Dalam strategi baru ini, Pemkab Bekasi mendorong penguatan pengawasan daerah aliran sungai serta pemeliharaan tanggul secara berkala.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mendeteksi potensi kerusakan sejak dini sebelum berkembang menjadi kegagalan konstruksi yang berujung banjir besar.
Baca Juga: Banjir Bekasi Jadi Cermin Buruknya Penataan Ruang Selama Bertahun-tahun
“Harapan kami, ke depan tidak ada lagi tanggul jebol yang merugikan masyarakat. Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi bagaimana kita mengelola sungai dan tanggul dengan perencanaan jangka panjang,” kata Asep.
Perubahan paradigma ini juga ditandai dengan dorongan kolaborasi lintas pemerintah.
Pemkab Bekasi menggandeng Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Balai Besar Wilayah Sungai agar penanganan tanggul tidak berjalan parsial.
Sinergi tersebut diharapkan mampu memastikan pembangunan dan perbaikan tanggul dilakukan sesuai standar teknis dan memperhatikan daya dukung lingkungan.
Menurut Asep, strategi terencana akan memberikan kepastian perlindungan bagi masyarakat, terutama warga yang bermukim di wilayah rawan banjir.
Baca Juga: KP2MI Ambil Langkah Tegas, PT Bumi Mas Indonesia Mandiri Dibekukan
Selain itu, perencanaan jangka panjang juga dinilai lebih efisien dibandingkan penanganan darurat yang kerap menyedot anggaran besar tanpa menyelesaikan akar persoalan.
“Kalau kita bisa mencegah dari awal, biaya sosial dan ekonomi akibat banjir bisa ditekan. Ini soal keselamatan warga dan keberlanjutan wilayah,” tegasnya.
Dengan perubahan strategi ini, Pemkab Bekasi berharap penanganan banjir tidak lagi sekadar memadamkan masalah saat bencana datang, melainkan menjadi sistem mitigasi yang matang dan berkesinambungan.
Pemerintah daerah menargetkan reformasi kebijakan kebencanaan ini mampu mengurangi risiko banjir sekaligus membangun rasa aman bagi masyarakat dalam jangka panjang.***
