BEKASI.POJOKSATU.ID - Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya untuk mendorong pengawasan dan pemeliharaan berkelanjutan terhadap daerah aliran sungai (DAS) dan tanggul sebagai langkah pencegahan jangka panjang menghadapi banjir.

Pendekatan ini dinilai krusial menyusul masih terjadinya banjir akibat tanggul jebol dan rusak di sejumlah wilayah hilir Bekasi pada awal Februari 2026.

Pelaksana Tugas Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengatakan bahwa pengalaman banjir berulang menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah untuk tidak lagi hanya mengandalkan penanganan darurat.

Baca Juga: Banjir Bekasi Jadi Cermin Buruknya Penataan Ruang Selama Bertahun-tahun

Menurutnya, pengawasan rutin dan pemeliharaan tanggul harus menjadi agenda berkelanjutan agar risiko banjir bisa ditekan sejak dini.

“Harapan kami ke depan, tidak ada lagi tanggul yang jebol dan masyarakat bisa merasa aman, khususnya saat musim hujan. Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga komitmen bersama untuk menjaga dan mengawasi kondisi sungai secara terus-menerus,” ujar Asep.

Ia mengungkapkan, saat ini terdapat sedikitnya 16 titik tanggul di Kabupaten Bekasi yang mengalami kerusakan dan jebol.

Baca Juga: KP2MI Ambil Langkah Tegas, PT Bumi Mas Indonesia Mandiri Dibekukan

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap infrastruktur pengendali banjir, terutama di kawasan yang selama ini menjadi langganan luapan sungai.

Menurut Asep, tanpa pemeliharaan rutin, perbaikan tanggul hanya akan bersifat sementara.

“Penanganan tanggul tidak bisa parsial. Harus terencana, berkelanjutan, dan diawasi secara berkala. Kalau hanya diperbaiki saat rusak, risikonya akan terus berulang,” katanya.

Baca Juga: Dari Bekasi hingga Singapura, Jejak Panjang Pelanggaran Penempatan Pekerja Migran Terungkap

Pemkab Bekasi pun mendorong sinergi lintas pemerintah dalam pengawasan DAS, melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya fokus pada pembangunan dan perbaikan tanggul, tetapi juga pemantauan debit air, kondisi bantaran sungai, serta potensi kerusakan sejak tahap awal.

Asep menilai, pengawasan yang konsisten akan membantu pemerintah mengidentifikasi titik rawan sebelum terjadi kerusakan parah.

Selain itu, pengawasan DAS juga berkaitan erat dengan tata ruang dan aktivitas di sekitar sungai yang dapat memengaruhi daya tampung air.

Baca Juga: Rp3 Triliun Lebih Investasi Melayang, Warga Bekasi Terancam Kehilangan Peluang Kerja

“Pengawasan sungai harus berjalan seiring dengan penataan wilayah. Kalau bantaran sungai tidak dijaga, sekuat apa pun tanggulnya tetap berisiko,” tegasnya.

Langkah pencegahan jangka panjang ini diharapkan mampu mengurangi beban penanganan darurat setiap musim hujan sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Pemkab Bekasi menargetkan pengelolaan sungai dan tanggul tidak lagi bersifat reaktif, melainkan menjadi sistem yang terencana dan berkelanjutan demi melindungi wilayah dan keselamatan warga.***