BEKASI.POJOKSATU.ID - Gagalnya realisasi investasi Kota Bekasi pada tahun 2025 bukan sekadar catatan statistik pemerintah daerah.
Di balik selisih lebih dari Rp3 triliun dari target yang ditetapkan, terdapat dampak nyata yang berpotensi dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari berkurangnya peluang kerja hingga melambatnya perputaran ekonomi lokal.
Berdasarkan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), realisasi investasi Kota Bekasi sepanjang 2025 tercatat sebesar Rp11,57 triliun atau sekitar 79 persen dari target Rp14,66 triliun.
Baca Juga: Permukiman Padat Jadi Perangkap Api, Kebakaran Kontrakan di Tambun Utara Tewaskan Penghuni
Artinya, terdapat lebih dari Rp3 triliun investasi yang gagal masuk ke daerah penyangga ibu kota tersebut.
Capaian ini diakui oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi, Priadi Santoso.
“Realisasi investasi tahun 2025 mencapai Rp11,57 triliun atau 79 persen dari target,” ujar Priadi, Kamis 5 Februari 2026.
Baca Juga: Belum Sebulan 2026 Berjalan, PHK di Bekasi Sudah Tembus Ratusan
Bagi masyarakat, angka tersebut bukan sekadar persentase. Investasi yang tidak terealisasi berarti peluang pembukaan lapangan kerja baru ikut tertahan.
Sektor-sektor yang biasanya menyerap tenaga kerja, seperti industri pengolahan, perdagangan, dan jasa, berpotensi melambat akibat minimnya masuk modal baru.
Priadi mengakui bahwa tekanan ekonomi nasional turut memengaruhi dunia usaha di daerah.
Baca Juga: Tekanan Ekonomi Nasional Menghantam, Bekasi Diperingatkan Jangan Menunggu Pusat
Namun ia juga menyebut sejumlah faktor lokal yang berdampak langsung pada iklim investasi.
Seperti belum tersusunnya peta potensi investasi, rendahnya kesadaran pelaku usaha melaporkan LKPM, serta kenaikan upah minimum yang meningkatkan biaya produksi.
“Kondisi ini tentu berdampak ke masyarakat. Kalau investasi tertahan, pembukaan lapangan kerja juga ikut terhambat,” kata Priadi.
Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan tutupnya sejumlah usaha ritel besar di Kota Bekasi ikut memengaruhi daya serap tenaga kerja.
Situasi tersebut dirasakan langsung oleh warga yang menggantungkan hidup pada sektor informal maupun pekerja ritel yang terdampak penutupan usaha.
Baca Juga: Korsleting Listrik Diduga Jadi Pemicu Kebakaran Maut Kontrakan di Tambun Utara
Di tengah kondisi tersebut, Pemkot Bekasi berupaya menekan dampak sosial yang lebih luas dengan menyiapkan sejumlah langkah perbaikan.
Pemerintah daerah berencana menyusun peta potensi investasi sebagai panduan pengembangan ekonomi, meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah, serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan kosong dan terbengkalai.
“Kami tidak ingin dampak ekonomi ini semakin dirasakan masyarakat. Pemerintah daerah harus bergerak cepat agar iklim usaha kembali bergairah,” jelas Priadi.
Baca Juga: Imigrasi Bekasi Ingatkan Paspor Tak Diambil 30 Hari Akan Dibatalkan Sistem
Ia menegaskan, investasi bukan hanya soal angka pertumbuhan ekonomi, tetapi berkaitan langsung dengan kesejahteraan warga.
Dengan target investasi 2026 yang masih menunggu penetapan dari pemerintah pusat.
Masyarakat Bekasi berharap langkah perbaikan yang disiapkan benar-benar mampu menghadirkan investasi baru dan membuka kembali peluang kerja yang sempat tertahan.***
