BEKASI.POJOKSATU.ID - Rencana penerapan kebijakan work from home satu hari dalam sepekan untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak menuai kritik dari berbagai pihak.

Selain dinilai tidak efektif, kebijakan tersebut juga dianggap berpotensi menimbulkan beban yang tidak merata di berbagai sektor ekonomi.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai kebijakan WFH tidak serta-merta memberikan dampak positif secara menyeluruh.

Menurutnya, meski bertujuan menghemat BBM, kebijakan ini justru bisa memunculkan kerugian di sektor lain.

Baca Juga: Polisi Selidiki Kematian Pria dalam Freezer di Bekasi, Warga Ungkap Sosok Korban

“Jangan sampai penerapan WFH satu hari memberikan manfaat penghematan subsidi BBM, tetapi sektor lain yang harus menanggung biayanya,” ujar Fahmy, Kamis 27 Maret 2026.

Ia menjelaskan, salah satu sektor yang berpotensi terdampak adalah transportasi, termasuk ojek online yang selama ini bergantung pada mobilitas harian masyarakat.

Dengan berkurangnya aktivitas perkantoran, permintaan layanan transportasi bisa ikut menurun.

Tak hanya itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah juga berisiko kehilangan pendapatan.

Baca Juga: Polisi Selidiki Kasus Mayat Bayi di Kedungwaringin, CCTV Disisir untuk Ungkap Pelaku

Banyak pelaku usaha yang mengandalkan aktivitas pekerja kantoran, seperti penyedia makanan siang, minuman, hingga jasa pendukung lainnya.

“WFH bisa menurunkan aktivitas ekonomi harian. UMKM yang biasa melayani pekerja kantor tentu akan terdampak,” jelasnya.

Di sisi lain, sektor industri juga menghadapi tantangan tersendiri. Kebijakan WFH dinilai tidak cocok diterapkan secara merata, terutama pada sektor manufaktur yang mengandalkan kehadiran fisik pekerja untuk menjaga produktivitas.

Ketua Apindo Kota Bekasi, Farid Elhakamy, bahkan menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak mengikat bagi perusahaan swasta.

Menurutnya, biaya transportasi karyawan sudah menjadi bagian dari perencanaan perusahaan sehingga tidak perlu dijadikan alasan utama penerapan WFH.

“Aturan seperti ini tentunya tidak mengikat pihak swasta, karena kita memposisikan biaya transportasi itu dalam budgeting kita, jadi tidak perlu direspons serius,” ungkap Farid.

Selain persoalan ekonomi, Fahmy juga menyoroti potensi perubahan perilaku masyarakat yang justru bisa menggagalkan tujuan utama kebijakan tersebut.

Ia menilai, pekerja berpotensi memanfaatkan WFH untuk work from everywhere, seperti berlibur saat akhir pekan panjang.

Baca Juga: Arus Balik Lebaran Semakin Deras, Jasa Marga Optimalkan Gardu Tol dan Buka Jalur Alternatif

“Barangkali ASN dan pekerja swasta tidak kerja di rumah, tetapi WFE di tempat wisata, sehingga konsumsi BBM tidak dapat dihemat secara signifikan,” katanya.

Kondisi ini dinilai berbeda dengan masa pandemi Covid-19, di mana WFH efektif karena adanya pembatasan aktivitas yang ketat. Tanpa faktor paksaan, kebijakan WFH saat ini dinilai sulit diterapkan secara konsisten.

Dengan berbagai potensi dampak tersebut, pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan WFH secara lebih komprehensif.

Jangan sampai upaya efisiensi energi justru menciptakan tekanan baru bagi sektor ekonomi lain yang selama ini bergantung pada mobilitas masyarakat.***