BEKASI.POJOKSATU.ID - Wali Kota Bekasi, Dr. Tri Adhianto, kembali melanjutkan kegiatan rutin Jumat Keliling, kali ini bertempat di Masjid Al Istiqomah, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Jumat siang, 11 Juli 2025.

Kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah daerah dengan warga secara langsung.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa penyelesaian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Bekasi. Bahkan, di pagi hari sebelum agenda berlangsung, ia telah menandatangani dokumen percepatan terkait penyelesaian PSU.

Baca Juga: Wali Kota Bekasi Serahkan SK PPPK Damkar: Damkar Bukan Hanya Pemadam, Tapi Simbol Kepedulian

“PSU adalah bagian dari aspirasi warga. Masjid Al Istiqomah ini juga bisa mulai menata legalitas, mulai dari IMB hingga memenuhi persyaratan rumah ibadah. Ini langkah konkret bahwa tanah ini milik masyarakat dan dipakai untuk kegiatan keagamaan,” ujarnya.

Tri juga membawa kabar baik terkait penguatan peran RT dan RW. Selain honor rutin yang dijadwalkan cair pada Oktober mendatang, Pemerintah Kota Bekasi juga menyiapkan dukungan anggaran sebesar Rp100 juta per RW untuk pembangunan fasilitas wilayah.

“Anggaran ini silakan dimanfaatkan untuk kepentingan lingkungan. Semua demi memperkuat pelayanan dan kenyamanan di tingkat warga,” kata Tri.

Baca Juga: Bekasi Audit Watch Dukung Evaluasi Kinerja PT Migas Kota Bekasi oleh BPKP Jawa Barat

Di bidang kesehatan, Tri menyoroti meningkatnya risiko penyakit seperti Cikungunya, Demam Berdarah Dengue (DBD), dan TBC. Ia mengajak warga aktif dalam kerja bakti dan menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk pencegahan.

“DBD dan Cikungunya sangat mirip dan berbahaya. TBC juga masih jadi ancaman. Mari jaga kebersihan, hidup sehat, dan saling peduli,” tegasnya.

Menutup arahannya, Wali Kota mengimbau seluruh pihak mendukung proses Pendataan Peserta Didik Baru Daerah (PDBD) secara daring. Ia meminta RT, RW, dan pengurus DKM aktif menyisir warga yang anak-anaknya tidak bersekolah karena alasan ekonomi.

“Tidak boleh ada anak putus sekolah di Bekasi. Bila ada kendala biaya, pemerintah akan bantu fasilitasi. Ini bentuk nyata kepedulian kami,” pungkasnya. (adv)***