BEKASI.POJOKSATU.id - Pemerintah Kota Bekasi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada 14 April 2025 guna menjawab kekurangan tenaga pengajar di Kota Bekasi, khususnya di jenjang TK, SD, dan SMP.
Melalui kerja sama ini, Pemkot Bekasi dan UNJ menyepakati program magang mahasiswa semester enam ke atas untuk membantu proses belajar mengajar di sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan guru.
Langkah ini diambil sebagai solusi jangka pendek, menyusul tidak diperbolehkannya pengangkatan guru honorer berdasarkan regulasi baru dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Baca Juga: Penyebab Bau Gas di Bekasi Belum Diketahui
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ahmad Yani, menyebut bahwa pasca seleksi P3K tahap 1 dan rencana tahap 2, masih banyak guru honorer yang tidak bisa mendaftar sebagai guru karena keterbatasan formasi, sehingga kekurangan guru semakin signifikan.
“Kerja sama ini adalah bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian masyarakat, dan akan melibatkan mahasiswa selama satu semester, dengan kemungkinan diperpanjang sesuai izin dari kampus asal,” jelas Ahmad Yani.
Mahasiswa yang ikut serta akan mendapatkan sertifikat, meski belum ada alokasi anggaran untuk insentif pada tahun 2025. Sebelum diterjunkan, mahasiswa akan mengikuti proses seleksi dan pelatihan dari UNJ.
Tak hanya UNJ, Pemkot Bekasi juga menjajaki kerja sama serupa dengan Universitas Bhayangkara, UNISMA Bekasi, dan UIN Jakarta. Sebelumnya, Dinas Pendidikan telah bersurat kepada APTISI Wilayah IV.A namun belum mendapatkan tindak lanjut.
Selain program magang, UNJ juga berkomitmen membangun sekolah-sekolah model sebagai laboratorium penerapan metode pembelajaran, manajemen pendidikan, inklusi, hingga bimbingan konseling yang akan menjadi pilot project di Kota Bekasi.
Langkah strategis ini diharapkan tidak hanya mengatasi kekurangan guru secara kuantitas, tetapi juga memperkuat kualitas pendidikan melalui keterlibatan aktif perguruan tinggi.***
