BEKASI.POJOKSATU.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi berkomitmen melakukan evaluasi anggaran secara menyeluruh sebagai upaya efisiensi pasca aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Miskin Kota di Gedung DPRD Kota Bekasi, Rabu, 10 September 2025.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, menegaskan evaluasi akan mencakup berbagai pos anggaran, termasuk yang berkaitan dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
“Akan dilakukan (evaluasi) secara menyeluruh,” ujarnya, Kamis , 11 September 2025.
Baca Juga: Tunjangan Perumahan DPRD Kota Bekasi 2 Kali Naik Sejak 2017
Tri mengungkapkan, efisiensi sejauh ini telah dijalankan melalui pengurangan perjalanan dinas dan rapat di luar area Pemkot.
“Hampir setahun ini, sekitar 6–7 bulan, tidak ada lagi kegiatan di luar fasilitas milik pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, evaluasi juga akan menyentuh tunjangan dan akan dibahas bersama DPRD serta dinas terkait.
“Itu nanti akan dibahas antara komisi dan juga SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang kemudian bersesuaian dengan apa yang menjadi tuntutan,” terang Tri.
Baca Juga: Pemkot dan DPRD Sepakati Evaluasi Tunjangan DPRD Kota Bekasi
Menurutnya, pembahasan serupa juga berlaku untuk berbagai tuntutan lain yang disampaikan masyarakat saat aksi unjuk rasa.***
