BEKASI.POJOKSATU.id - Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus) merilis hasil survei yang mencatat tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe mencapai angka 72,02 persen.

Survei ini melibatkan 16 bidang pembangunan dan menunjukkan bahwa sektor pendidikan serta tata kelola pemerintahan menjadi penyumbang tingkat kepuasan tertinggi, masing-masing 76,50 persen.

Meski demikian, bidang ekonomi, ketenagakerjaan, pertanian, dan lingkungan tercatat masih memiliki tingkat kepuasan yang lebih rendah seperti ekonomi: 67,88%, ketenagakerjaan: 66,13%, pertanian: 69,13% dan tata kelola lingkungan: 68,38%

Baca Juga: 100 Hari Kerja Tri-Harris Diapresiasi, Tapi Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan Jadi PR Besar

Namun, peneliti kebijakan publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro, menilai capaian ini belum cukup menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintahan. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya terpaku pada angka kepuasan semata.

“Mari kita balik cara pandangnya, tidak hanya fokus pada angka 70 persen yang puas, tetapi lihat juga bahwa ada lebih dari 23 persen yang menyatakan tidak puas,” ujar Riko, Senin, 23 Juni 2025.

Menurut Riko, mengukur kepuasan dalam 100 hari masa kerja masih terlalu dini karena kebijakan publik seharusnya dinilai berdasarkan output nyata yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Angka ini masih prematur karena banyak kebijakan yang belum menghasilkan dampak nyata. Evaluasi harus berbasis pada manfaat langsung, bukan sekadar persepsi awal,” kata dia menambahkan.

Baca Juga: Warga Keluhkan Jalan Sultan Agung Bekasi Jadi Langganan Tawuran Remaja

Lebih lanjut, Riko menyebut bahwa keberhasilan pemerintah tidak hanya ditentukan dari survei. Pemerintah daerah, katanya, perlu memperhatikan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang belum puas, sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.

Merespons hal tersebut, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menyampaikan bahwa pihaknya menyadari masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Dalam 100 hari pertama, ia dan Tri Adhianto fokus menata kebutuhan mendesak warga.

“Ke depan, kami sudah kantongi data dan akan memprioritaskan penanganan banjir, persoalan sampah, serta bangunan liar. Tentu ini semua untuk mendorong peningkatan kesejahteraan warga, termasuk lewat sektor pendidikan dan kesehatan,” tegas Harris.

Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menjadikan suara publik sebagai pijakan dalam perumusan kebijakan jangka panjang.***