Penulis: TARISHA DITA NURJANAH, Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang
BEKASI.POJOKSATU.id - Tekanan terhadap nilai tukar rupiah bukan hanya persoalan ekonomi. Di balik naik turunnya kurs, ada persoalan lain yang tidak kalah penting, yakni kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal masyarakat pedesaan yang tidak menggunakan mata uang asing dalam keseharian sempat menjadi sorotan. Pernyataan itu muncul di tengah pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Alih-alih hanya dibaca sebagai respons ekonomi, pernyataan tersebut juga dapat dilihat sebagai persoalan komunikasi publik. Sebab, dalam kondisi ekonomi yang sensitif, setiap kalimat dari pemimpin negara akan mendapat perhatian luas dari masyarakat.
Sebagian publik menilai pernyataan itu kurang mencerminkan keresahan masyarakat. Meski masyarakat kecil tidak bertransaksi langsung menggunakan dolar, dampak pelemahan rupiah tetap bisa terasa dalam kehidupan sehari-hari.
Harga barang impor, biaya produksi, bahan baku, hingga kebutuhan pokok tertentu dapat terpengaruh oleh kondisi nilai tukar. Karena itu, masyarakat membutuhkan penjelasan yang tidak hanya menenangkan, tetapi juga menunjukkan empati terhadap situasi yang mereka hadapi.
Dalam kajian Perilaku Organisasi, komunikasi memiliki peran penting dalam menjaga efektivitas sebuah organisasi. Pemerintah sebagai organisasi publik terbesar memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat.
Komunikasi bukan hanya soal menyampaikan informasi. Komunikasi juga berfungsi mengarahkan perilaku, memberi motivasi, menyalurkan emosi, dan membangun pemahaman bersama.
Ketika salah satu fungsi tersebut tidak berjalan baik, pesan yang disampaikan dapat menimbulkan kesenjangan persepsi. Pesan yang dimaksudkan untuk menenangkan publik bisa diterima sebagai bentuk pengabaian terhadap masalah yang sedang dirasakan masyarakat.
Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah harus memperhatikan isi pesan, waktu penyampaian, konteks sosial, dan suasana psikologis publik. Dalam situasi ekonomi yang menekan, masyarakat tidak hanya membutuhkan data. Mereka juga membutuhkan pengakuan bahwa persoalan yang mereka rasakan memang nyata.
Pemerintah perlu menyampaikan kondisi ekonomi secara jujur dan terukur. Kejujuran tidak berarti menciptakan kepanikan. Kejujuran justru dapat memperkuat kredibilitas ketika disertai dengan penjelasan mengenai langkah konkret yang sedang dan akan dilakukan.
Kepercayaan publik tidak lahir dari pernyataan yang terdengar menenangkan semata. Kepercayaan tumbuh dari konsistensi antara ucapan, kebijakan, dan tindakan nyata.
Di era digital, tantangan komunikasi pemerintah semakin besar. Media sosial membuat setiap pernyataan pejabat publik dapat menyebar sangat cepat. Potongan pernyataan bisa menjadi viral, ditafsirkan ulang, lalu membentuk opini publik dalam waktu singkat.
Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya berbicara melalui forum resmi. Pemerintah juga perlu hadir secara aktif di ruang digital dengan narasi yang jelas, empatik, dan konsisten.
Ketika ruang digital tidak diisi dengan penjelasan yang memadai, spekulasi dan disinformasi akan lebih mudah berkembang. Dalam situasi seperti ini, masyarakat bisa lebih cepat percaya pada narasi yang emosional dibanding penjelasan teknis pemerintah.
Tekanan terhadap rupiah menjadi pengingat bahwa kebijakan ekonomi tidak dapat berdiri sendiri. Kebijakan yang baik tetap membutuhkan komunikasi publik yang tepat agar dapat dipahami dan diterima masyarakat.
Pemerintah perlu menyamakan pesan antar lembaga. Penjelasan dari pemerintah pusat, Bank Indonesia, kementerian terkait, dan pejabat publik lain harus berjalan dalam satu arah komunikasi yang sama.
Perbedaan nada komunikasi dapat memperbesar kebingungan publik. Dalam isu yang menyangkut nilai tukar dan stabilitas ekonomi, ketidaksinkronan pesan bisa memperburuk persepsi pasar dan masyarakat.
Baca Juga : 540 Butir Tramadol dan 692 Eximer Disita Polisi dari Dua Pria di Cibarusah Bekasi
Pada akhirnya, persoalan utama bukan hanya seberapa kuat rupiah bertahan terhadap dolar. Persoalan yang juga penting adalah seberapa kuat kepercayaan publik dapat dijaga di tengah tekanan ekonomi.
Kepercayaan publik adalah modal penting dalam pemerintahan. Ketika masyarakat percaya, kebijakan akan lebih mudah diterima. Namun ketika kepercayaan melemah, kebijakan yang baik sekalipun bisa sulit mendapat dukungan.
Karena itu, komunikasi pemerintah harus dibangun dengan empati, kejujuran, dan konsistensi. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa mereka memahami keresahan masyarakat, bukan sekadar menjelaskan kondisi ekonomi dari sudut pandang teknis.
Pelemahan rupiah menjadi pelajaran bahwa komunikasi publik bukan urusan tambahan. Ia merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan.
Di tengah tekanan ekonomi, masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu berbicara dengan data, tetapi juga dengan empati. Sebab, menjaga nilai rupiah memang penting. Namun menjaga kepercayaan publik jauh lebih sulit dan tidak boleh diabaikan.***
