BEKASI.POJOKSATU.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Ade Puspitasari mengikuti rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 bersama mitra kerja Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu, 15 Juli 2026.

Rapat tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan arah kebijakan anggaran daerah untuk memastikan setiap program prioritas memperoleh dukungan pembiayaan yang tepat sesuai kebutuhan pembangunan di Jawa Barat.

Ade Puspitasari mengatakan pembahasan RKUA-PPAS merupakan momentum penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pemerintah daerah dengan kebutuhan masyarakat melalui penetapan skala prioritas yang jelas.

Baca Juga: Hari Pajak Nasional 2026, BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Negara pada Kuartal I

"Rapat ini menjadi momentum untuk menyelaraskan arah kebijakan, menetapkan skala prioritas program, serta memastikan alokasi anggaran disusun secara efektif, efisien, akuntabel, dan tepat sasaran demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Barat," ujar Ade.

Menurut Sekretaris Komisi II DPRD Jawa Barat itu, penyusunan anggaran juga harus mampu menjawab tantangan efisiensi belanja daerah tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik maupun program pembangunan.

Ia mengapresiasi dedikasi seluruh perangkat daerah yang terus berupaya menghadirkan program-program berkualitas meski dihadapkan pada berbagai tantangan pengelolaan anggaran.

"Di tengah tantangan efisiensi anggaran, kami mengapresiasi dedikasi dan komitmen seluruh perangkat daerah yang terus bekerja keras menghadirkan program-program berkualitas dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat," katanya.

Ade berharap sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus diperkuat agar setiap kebijakan anggaran mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: KSPI Dorong Pajak JHT 0 Persen, BPJS Ketenagakerjaan Dukung Usulan Reformasi

Menurutnya, anggaran yang disusun harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung pengembangan sektor perkebunan, pertanian, peternakan, pariwisata, dan kebudayaan.

"Semoga sinergi yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah terus terjaga, sehingga setiap rupiah anggaran yang direncanakan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan sektor perkebunan, pertanian, peternakan, pariwisata, dan kebudayaan, serta mewujudkan pembangunan Jawa Barat yang semakin maju dan berkelanjutan," tutupnya.