BEKASI.POJOKSATU.id - Presiden Partai Buruh Said Iqbal optimistis atas pencapaian target partai itu pada Pemilu 2024 tanggal 14 Februari 2024.
Selain survei internal yang positif dengan hasil elektabilitas partai buruh 4,77 persen. Iqbal juga optimistis atas basis massa di wilayah dengan kawasan industri yang besar seperti Kabupaten Bekasi.
Dia menargetkan Partai Buruh memiliki 1 fraksi di wilayah Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta daa Bandung Raya.
Baca Juga: Kampanye Akbat Perdana di Bekasi, Partai Buruh Yakin Lolos Parliamentary Threshold dan Masuk Senayan
"Di Jawa Barat target kami adalah 9 kursi DPRD Provinsi Jawa Barat, berarti ada satu fraksi DPRD Jawa Barat dan kami berkeyakinan di Jabar kita memengakan Pilkada di 4 kota. Bekasi kota dan kabupaten, Cimahi, dan Bandung Barat," ucap dia dalam kampanye akbar yang berlangsung di Lapangan Wahana, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Minggu, 21 Januari 2024.
"Omninus Law pasti akan kami hapuskan dan upah akan kami naikkan 15 persen lalu 12 juta hektare tanah akan dikembalikan kepada petani dalam program reforma agraria. Impor kami jadikan perlawanan karena Partai Buruh antiimpor termasuk 3 juta ton impor beras," sambung Said Iqbal.
Dia menjelaskan bahwa Indonesia harus memiliki kedaulatan pangan bukan program food Estate dan bukan ketahanan pangan.
Baca Juga: Jaga Komitmen Partai Buruh Terhadap Masyarakat, Caleg Terpilih Bakal Terus Diawasi Exco
Kemudian partai buruh juga akan memberikan solar dan perahu gratis kepada para nelayan lalu beasiswa 200.000 anak dari buruh dan warga miskin.
Dia juga menjanjikan pengangkatan guru tenaga horor menjadi ASN dan juga 5 jaminan sosial.
"Kami berikan jaminan makan, karena haram orang kelaparan di negeri yang kaya. Kami berikan tunjangan makanan masuk ke ATM setiap keluarga miskin Rp500.000 ada 27,7 juta orang miskin, tiap bulan mendapat tunjangan makanan anggarannya cuma 180 triliun, tidak sampai 300 triliun," kata dia.
Kemudian tunjangan lainnya adalah tunjangan pendidikan, lalu tunjangan perumahan. Marena dulu, kata dia, PNS, TNI dan Polri, serta buruh ketika pensiun sudah memiliki rumah. Akan tetapi saat ini ketika pensiun tidak bisa membeli rumah.
Baca Juga: Partai Buruh Mulai Kampanye Akbar di Kabupaten Bekasi, Puluhan Ribu Massa Bakal Hadir
"Kemudian tunjangan air bersih dan tunjangan pengangguran. Untuk tunjangan pengangguran kita akan berikan unemployment insurance dan itu semua adalah janji untuk mewujudkan welfare state," kata dia.
Oleh karena itu, dia meminta semua massa buruh untuk melawan politik uang dan juga penyelenggara KPU diminta menegakkan pemilu yang jujur dan adil dan bersih.***
