BEKASI.POJOKSATU.id – Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang meninjau lokasi pembangunan Tol Jakarta–Cikampek II Selatan (Tol Japek 2 Selatan) Seksi 2A di Desa Kertarahayu, Kecamatan Setu, pada Rabu, 15 Oktober 2025. Peninjauan ini dilakukan menyusul keluhan warga yang kehilangan akses jalan lingkungan akibat proyek tersebut.

Warga meminta pemerintah agar membangun jembatan penghubung sebagai solusi atas tertutupnya jalur utama yang biasa mereka gunakan. Menanggapi hal itu, Ade menyatakan telah mengambil langkah konkret dengan menyiapkan surat resmi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Kami sudah meninjau langsung lokasi jembatan yang diminta masyarakat. Dalam waktu dekat kami akan berkirim surat ke Kementerian PU. Semoga segera direspons,” ujar Ade seusai peninjauan.

Baca Juga: Bupati Bekasi Lantik Dirum, Dirtek dan Dewan Pengawas Perumda Tirta Bhagasasi

Ade menjelaskan bahwa pembangunan tol ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak dapat menganggarkan langsung pembangunan jembatan pengganti.

“Kalau ini proyek daerah, tentu bisa kami anggarkan. Tapi karena ini proyek strategis nasional, Pemda harus mengikuti aturan yang berlaku,” jelasnya.

Terputusnya akses jalan membuat warga harus menempuh jalur lebih jauh untuk beraktivitas. Ade menegaskan bahwa usulan pembangunan jembatan murni berasal dari aspirasi masyarakat dan akan diperjuangkan agar segera direalisasikan.

Salah satu warga, Dedeh, menceritakan bahwa sebelum proyek tol dimulai, terdapat dua jalur utama yang biasa digunakan warga untuk menyeberang. Kini, kedua jalur itu tertutup sepenuhnya tanpa ada jalan pengganti dari pihak kontraktor, PT Wijaya Karya (WIKA).

Baca Juga: Ketua BPD Kertarahayu Soal Jalan Desa Diputus Tol Japek 2: Jangan Sampai yang Dekat Dijauhkan

“Dulu ada dua titik penyeberangan, tapi sekarang tertutup tol. Kami kira bakal dibuat jalan gantinya, tapi sampai sekarang belum ada. Itu bukan jalan tikus, tapi jalan coran yang biasa dipakai warga,” ujar Dedeh.

Akibatnya, warga yang sehari-hari berdagang atau bekerja di sekitar lokasi harus memutar jauh. Kondisi ini dinilai sangat memberatkan dan diharapkan segera mendapat perhatian dari pemerintah pusat maupun kontraktor pelaksana proyek.***