BEKASI.POJOKSATU.ID - Pelayanan publik masih menjadi tolok ukur paling nyata dalam menilai kinerja sebuah pemerintahan.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Tim Bidang Perizinan Sosial dan Ekonomi DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Sarwoko, di tengah tingginya animo masyarakat yang memanfaatkan layanan Mal Pelayanan Publik dan Gerai Pelayanan Publik Kabupaten Bekasi sepanjang Januari 2026.

Menurut Sarwoko, wajah pemerintah di mata masyarakat tidak diukur dari banyaknya program atau jargon.

Baca Juga: Penemuan Mayat Pria di Kontrakan Bekasi, Polisi Selidiki Hilangnya Motor dan Ponsel

Melainkan dari bagaimana pelayanan publik dijalankan secara langsung dan dirasakan oleh warga.

“Wajah pemerintah itu tidak banyak, tapi satu yaitu pelayanan publik,” kata Sarwoko saat ditemui di Kantor DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Kompleks Pemkab Cikarang Pusat, Jumat 6 Februari 2026.

Sepanjang Januari 2026, MPP dan GPP Kabupaten Bekasi yang berlokasi di Lotte Mart Cikarang Utara dan Aeon Mall Deltamas mencatat kunjungan sekitar 4.620 warga.

Baca Juga: Mayat Pria Ditemukan Membusuk di Kontrakan Pondok Gede Bekasi, Polisi Selidiki Penyebab Kematian

Setiap harinya, jumlah masyarakat yang datang untuk mengurus berbagai keperluan administrasi dan layanan publik berkisar antara 160 hingga 300 orang.

Sarwoko menilai angka tersebut menjadi indikator kuat bahwa masyarakat masih sangat membutuhkan pelayanan yang cepat, mudah, dan terintegrasi dalam satu lokasi.

Kehadiran MPP dan GPP dinilai mampu memangkas waktu, jarak, serta prosedur yang selama ini kerap menjadi keluhan warga.

Baca Juga: 17 Kepala Puskesmas Dilantik, Pemkot Bekasi Perkuat Layanan Kesehatan

Ia juga menjelaskan bahwa keberadaan MPP bukan sekadar inisiatif daerah, melainkan merupakan bagian dari program nasional yang pelaksanaannya diawasi langsung oleh pemerintah pusat.

Setiap aktivitas pelayanan yang berlangsung di MPP Kabupaten Bekasi, kata Sarwoko, wajib dilaporkan secara rutin kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Jadi kita setiap bulannya melaporkan aktivitas Mal Pelayanan Publik ke Kemenpan-RB. Karena Mal Pelayanan Publik ini merupakan amanat dari Kemenpan,” ujarnya.

Saat ini, MPP dan GPP Kabupaten Bekasi melibatkan berbagai instansi lintas sektor, mulai dari DPMPTSP, Bank BJB, Samsat Corner, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga instansi vertikal seperti Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Cikarang Selatan.

Selain itu, hadir pula layanan dari Disdukcapil, Bapenda, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, ATR/BPN, hingga Perumda Tirta Bhagasasi.

Baca Juga: Tri Adhianto Rotasi dan Mutasi 44 ASN Pemkot Bekasi, Isi Jabatan Kosong

Meski demikian, Sarwoko mengakui masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan, khususnya terkait ketersediaan gedung MPP yang lebih representatif.

Saat ini, lokasi MPP Kabupaten Bekasi masih menggunakan gedung sewa yang dinilai belum mencerminkan pusat layanan publik yang ideal.

“Tinggal PR kita, ke depan kita harus membangun gedung baru untuk layanan publik. Karena yang existing sekarang masih sewa dan kurang representatif,” kata Sarwoko.

Ia berharap Kabupaten Bekasi dapat memiliki gedung MPP permanen yang ikonik dan multifungsi, sehingga tidak hanya menjadi pusat pelayanan, tetapi juga simbol hadirnya negara di tengah masyarakat.***