BEKASI.POJOKSATU.ID - Pemerintah Kecamatan Cibitung melakukan verifikasi data penerima bantuan iuran dengan fokus pada warga yang terindikasi memiliki penyakit kronis atau menahun.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan kesehatan dari pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Proses verifikasi tersebut melibatkan tim Badan Pusat Statistik bersama pendamping program keluarga harapan yang melakukan pengecekan langsung terhadap data penerima bantuan.
Baca Juga: Dengan 270 Ribu Penduduk, Cibitung Hadapi Tantangan Besar Memastikan Data Bansos Tetap Akurat
Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, pada Kamis 5 Maret 2026.
Camat Cibitung Encun Sunarto menjelaskan bahwa verifikasi dilakukan terhadap sejumlah warga yang tercatat dalam data pemerintah pusat sebagai penerima PBI dengan indikasi memiliki penyakit kronis.
Pemeriksaan ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan warga serta kesesuaian data dengan situasi di lapangan.
Baca Juga: Cegah Tawuran Saat Ramadhan, Polres Bekasi Gelar Night Run Cikarang Presisi untuk Remaja
“Ya, hari ini BPS beserta timnya juga didampingi PKH Kecamatan Cibitung melakukan verifikasi kepada masyarakat penerima PBI, khususnya yang diindikasi memiliki penyakit kronis tahunan,” ujar Encun, dikutip dari laman resmi Pemkab Bekasi, 7 Maret 2026.
Menurut Encun, data penerima bantuan tersebut berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
Pemerintah daerah kemudian memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi data tersebut agar benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di wilayahnya.
Baca Juga: Pemotor Nmax di Bekasi Tewas Terlindas Truk Saat Ingin Mendahului
Berdasarkan data awal yang diterima, terdapat sembilan warga di Kecamatan Cibitung yang terindikasi memiliki penyakit kronis dan menjadi prioritas untuk diverifikasi.
Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan mereka benar-benar memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan kesehatan dari pemerintah.
“Data ini sifatnya dari atas, dari Kementerian Sosial. Berdasarkan data tersebut ada sekitar sembilan orang di Kecamatan Cibitung yang terindikasi memiliki penyakit kronis dan harus menerima bantuan PBI,” jelasnya.
Encun mengatakan bahwa bantuan PBI sangat penting bagi warga dengan penyakit kronis karena mereka membutuhkan akses layanan kesehatan secara berkelanjutan.
Dengan adanya bantuan ini, biaya iuran jaminan kesehatan mereka dapat ditanggung oleh pemerintah.
Baca Juga: Perampokan Maut di Bekasi Tewaskan Ermanto, LPSK Turun Tangan Lindungi Keluarga Korban
Ia menilai program bantuan kesehatan seperti PBI memiliki peran besar dalam membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi sekaligus menghadapi kondisi kesehatan yang membutuhkan perawatan jangka panjang.
Selain melakukan verifikasi terhadap data yang sudah ada, pemerintah kecamatan juga mendorong pembaruan data secara berkala agar lebih banyak warga yang membutuhkan bantuan kesehatan dapat terakomodasi.
Encun mengakui bahwa kondisi masyarakat di wilayah dengan jumlah penduduk besar seperti Cibitung sangat dinamis.
Baca Juga: 8.100 Pelajar dan Lansia Ikut GEMMA QUR’AN, Tri Adhianto Ajak Biasakan Baca Al-Qur’an di Sekolah
Oleh karena itu, proses pemutakhiran data penerima bantuan harus dilakukan secara terus menerus agar tidak ada warga yang seharusnya menerima bantuan tetapi justru terlewat.
“Kalau melihat kondisi real di masyarakat, tentu masih banyak warga kita yang membutuhkan bantuan. Karena itu saya juga berdiskusi dengan para pendamping PKH agar dilakukan pendataan ulang terhadap masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa proses verifikasi dan pembaruan data tidak bisa dilakukan oleh pemerintah kecamatan saja.
Baca Juga: Pemkot Bekasi Raih Rekor MURI Lewat Penulisan Mushaf Al-Qur’an Serentak
Dukungan dari berbagai unsur di tingkat bawah sangat diperlukan untuk memastikan akurasi data.
Menurutnya, keberadaan pendamping sosial seperti pekerja sosial masyarakat, PKH, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, hingga aparat desa, kelurahan, RT dan RW menjadi kunci penting dalam memastikan data penerima bantuan benar-benar valid.
“Di bawah kita ada PSM, PKH, TKSK, juga pemerintah desa, kelurahan hingga RT dan RW. Mereka yang paling dekat dengan masyarakat sehingga sangat membantu dalam memastikan data yang disampaikan benar-benar valid,” ujarnya.
Encun berharap verifikasi yang dilakukan saat ini dapat meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan kesehatan.
Terutama bagi warga dengan penyakit kronis yang membutuhkan dukungan pembiayaan pengobatan dari pemerintah.
“Intinya jangan sampai bantuan ini salah sasaran. Data harus benar-benar akurat karena dari situlah kebijakan dan penyaluran bantuan ditentukan,” tegasnya.***
