BEKASI.POJOKSATU.ID - Pemangkasan anggaran yang terjadi di Kabupaten Bekasi tidak hanya berdampak pada terbatasnya program pembangunan, tetapi juga berpotensi menghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Kondisi ini dinilai menjadi efek domino yang dapat memengaruhi kinerja keuangan daerah secara keseluruhan.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi, Jiovanno Nahampun, mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran membuat berbagai program strategis tidak dapat berjalan optimal.
Padahal, program-program tersebut berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD.
Baca Juga: DPRD Ungkap Fakta Mengejutkan, Kebutuhan Anggaran Rp10 Triliun Tak Sejalan dengan Realisasi
“Karena usulan harus dikurangi kunjungan dan lain-lainnya, akhirnya terhambat untuk meningkatkan PAD,” ujar Jiovanno, dikutip dari Radar Bekasi, 27 Maret 2026.
Ia menjelaskan, pemangkasan anggaran hingga 40 persen juga berdampak langsung pada aktivitas DPRD, termasuk kunjungan kerja dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Padahal, kegiatan tersebut menjadi salah satu sarana untuk menggali potensi daerah yang dapat meningkatkan pendapatan.
Dengan terbatasnya ruang gerak tersebut, berbagai peluang untuk mengoptimalkan sumber-sumber PAD menjadi sulit dimaksimalkan.
Di sisi lain, kebutuhan pembangunan di berbagai sektor tetap tinggi dan terus mendesak.
Jiovanno menambahkan, kondisi ini juga berimbas pada banyaknya program pembangunan yang tidak dapat direalisasikan.
Usulan masyarakat yang jumlahnya mencapai ratusan hanya sebagian kecil yang bisa diakomodasi karena keterbatasan anggaran.
“Jadi kenapa dewan pada irit ngomong, karena cape. Ngomong juga percuma kata dewan, karena duitnya enggak ada, apa yang mau ditekan,” ungkapnya.
Situasi ini menciptakan lingkaran masalah, di mana minimnya anggaran menghambat program pembangunan, sementara keterbatasan program justru membuat potensi peningkatan PAD tidak tergarap secara maksimal.
Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memperlambat laju pembangunan daerah serta menurunkan kualitas pelayanan publik.
Tanpa dukungan anggaran yang memadai, pemerintah daerah akan kesulitan menjalankan program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
Baca Juga: Lonjakan Belum Usai! Arus Balik Masih Mengalir Deras, Stasiun Bekasi Dipadati Penumpang
Jiovanno berharap ke depan ada strategi yang lebih kuat dalam mengelola keuangan daerah, termasuk upaya meningkatkan PAD agar ketergantungan terhadap anggaran terbatas dapat dikurangi.
Menurutnya, DPRD periode saat ini masih membutuhkan waktu untuk merumuskan kebijakan yang tepat, terutama dalam mendorong regulasi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan.
Dengan tantangan anggaran yang ada, Pemerintah Kabupaten Bekasi dituntut untuk lebih inovatif dalam mencari sumber pendapatan baru, agar pembangunan tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga.***
