BEKASI.POJOKSATU.ID - Pelaksana Tugas Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, menegaskan komitmennya untuk menjadikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan sebagai arah nyata pembangunan daerah, bukan sekadar forum diskusi tahunan yang bersifat seremonial.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daera h Tahun 2027 yang digelar di Aula Gedung Mamun Nawawi, Rabu 8 April 2026.
Asep menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam perencanaan pembangunan agar lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
“Ke depan saya ingin Musrenbang ini bukan hanya seremonial. Kita harus memastikan adanya pembangunan yang berkeadilan. Jangan sampai Musrenbang dilakukan, tetapi ada desa yang tidak merasakan pembangunan,” ujarnya, dikutip dari laman resmi Pemkab Bekasi, 9 April 2026.
Baca Juga: Bukan Sekadar Aturan, Orang Tua Jadi Benteng Utama Lindungi Anak dari Bahaya Dunia Digital
Menurutnya, komitmen tersebut harus diwujudkan melalui perencanaan yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Pemerintah daerah akan menetapkan skala prioritas pembangunan di setiap desa agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran.
“Setiap desa akan kita tentukan prioritasnya, misalnya tiga sampai lima titik pembangunan yang dikunci lebih dulu. Setelah itu baru kita lihat kebutuhan lain berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah,” jelasnya.
Asep juga menegaskan bahwa kepemimpinan daerah harus mampu memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan dalam forum Musrenbang dapat diterjemahkan menjadi program konkret di lapangan.
Baca Juga: WFH Mulai Dipertimbangkan, Tirta Bhagasasi Siapkan Skema Kerja Baru untuk Pegawai
Ia tidak ingin Musrenbang hanya berhenti pada tahap perencanaan tanpa implementasi yang jelas.
Dalam konteks keterbatasan anggaran, Asep turut mendorong adanya inovasi pembiayaan dengan melibatkan sektor industri melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Kita akan libatkan kawasan industri. Ada ribuan perusahaan yang bisa berkontribusi, misalnya membantu pembangunan fasilitas pendidikan atau infrastruktur dasar, untuk menutup celah keterbatasan APBD,” ungkapnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya perencanaan berbasis data yang akurat agar setiap anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Asep juga memastikan bahwa sektor-sektor strategis seperti kesehatan, infrastruktur, dan pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah ke depan.
“Kesehatan itu wajib, tidak boleh ada masyarakat yang tidak terlayani,” tegasnya.
Dengan komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi berharap Musrenbang tidak hanya menjadi agenda rutin, tetapi benar-benar menjadi instrumen utama dalam mewujudkan pembangunan yang merata, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.***
