BEKASI.POJOKSATU.id – BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bekasi Cikarang terus memperluas edukasi mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja mandiri atau Bukan Penerima Upah (BPU).

Edukasi tersebut dilakukan melalui kegiatan literasi keuangan bersama Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, drg. Putih Sari, di Gedung Serbaguna Yayasan Islam Azzahiriyah, Kampung Bleker RT 3 RW 3, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jumat, 11 September 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026 sekaligus Bulan Literasi Keuangan Tahun 2026.

Baca Juga: MUI Tanggapi Kasus Abah Setu: Minta Maaf Diterima, Proses Hukum Tetap Harus Berjalan

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bekasi Cikarang, Muhyiddin Dj, mengatakan salah satu materi utama yang diberikan kepada masyarakat adalah pemahaman mengenai manfaat Program Jaminan Hari Tua (JHT), terutama bagi pekerja mandiri.

Menurutnya, pekerja mandiri perlu mempersiapkan kondisi finansial sejak masih berada pada usia produktif agar memiliki bekal ketika kemampuan bekerja mulai menurun.

“Pekerja mandiri juga harus mulai memikirkan bagaimana kehidupannya ketika suatu saat sudah tidak lagi produktif bekerja. Selama masih memiliki penghasilan, masa tua perlu dipersiapkan. Salah satunya melalui kepesertaan Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Muhyiddin.

Ia menjelaskan, pekerja BPU memiliki tantangan perlindungan yang berbeda dibandingkan pekerja formal. Mereka umumnya tidak memiliki penghasilan tetap dan tidak memiliki perusahaan yang membantu mengurus administrasi kepesertaan jaminan sosial.

Karena itu, kesadaran untuk memberikan perlindungan kepada diri sendiri sekaligus menyiapkan masa depan menjadi hal yang penting bagi pekerja mandiri.

Pekerja Informal Jadi Tantangan Perlindungan

Indhy, sapaan akrabnya, mengatakan besarnya jumlah pekerja informal di Indonesia menunjukkan masih luasnya potensi perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Dari sekitar 148,19 juta penduduk yang bekerja, sekitar 87,88 juta di antaranya merupakan pekerja informal. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan literasi dan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam kegiatan literasi tersebut, masyarakat juga diberikan pemahaman bahwa JHT tidak sekadar dipandang sebagai tabungan biasa.

Program JHT merupakan manfaat yang berasal dari akumulasi iuran peserta selama bekerja dan hasil pengembangannya. Manfaat tersebut nantinya diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indhy menilai pemahaman tersebut penting agar masyarakat melihat JHT sebagai bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang.

“Jangan menunggu usia tua untuk mulai memikirkan hari tua. Justru ketika masih produktif dan memiliki penghasilan, kita harus mulai mempersiapkannya. Semakin konsisten kita mempersiapkan sejak dini, semakin baik bekal yang kita miliki ketika kemampuan bekerja mulai berkurang,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberlanjutan kepesertaan menjadi salah satu faktor penting dalam mengoptimalkan manfaat JHT. Semakin lama kepesertaan dan konsistensi dalam membayar iuran, semakin besar akumulasi manfaat yang dapat diterima peserta sesuai ketentuan program.

Gandeng Stakeholder Perluas Edukasi

Kehadiran Wakil Ketua Komisi IX DPR RI drg. Putih Sari dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari kolaborasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Indhy mengatakan sinergi dengan berbagai pihak diperlukan agar informasi mengenai manfaat BPJS Ketenagakerjaan dapat menjangkau lebih banyak kelompok pekerja, termasuk mereka yang bekerja secara mandiri.

Baca Juga: Bupati Bekasi Nonaktif Ade Kunang Divonis 6 Tahun Penjara

“Kami mengapresiasi dukungan Ibu drg. Putih Sari sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dalam kegiatan ini. Kolaborasi seperti ini sangat penting karena tantangan kita bukan hanya bagaimana pekerja menjadi peserta, tetapi bagaimana masyarakat benar-benar memahami manfaat perlindungan dan menyadari bahwa jaminan sosial merupakan kebutuhan,” katanya.

Kegiatan berlangsung secara interaktif melalui pemaparan materi dan dialog bersama masyarakat. Para peserta dapat memperoleh penjelasan secara langsung mengenai manfaat program BPJS Ketenagakerjaan serta pentingnya mempertahankan kepesertaan untuk menjaga kesinambungan perlindungan.

Bagian dari Rangkaian Harpelnas 2026

Literasi keuangan tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian Hari Pelanggan Nasional 2026 yang mengangkat tema “Proaktif Melayani, Memberdayakan Secara Berkelanjutan dan Menciptakan Nilai yang Melampaui Perlindungan.”

Dalam pelaksanaannya, Harpelnas BPJS Ketenagakerjaan tahun ini mengedepankan tiga pilar, yakni Melayani, Melindungi dan Memberdayakan (3M).

Kegiatan literasi bagi pekerja informal dan pekerja mandiri tersebut merupakan bagian dari implementasi pilar Melindungi, terutama dalam memperluas cakupan kepesertaan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kegiatan pada 11 September 2026 itu juga termasuk dalam rangkaian Bulan Literasi Keuangan 2026. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kelas 1 melaksanakan kegiatan literasi pada 5–11 September dengan menyasar berbagai kelompok, mulai dari karyawan perusahaan, pekerja informal, masyarakat umum, mahasiswa hingga pelajar.

Dia berharap edukasi tersebut dapat mendorong masyarakat memahami bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan bukan hanya dibutuhkan saat terjadi risiko, tetapi juga penting sebagai bagian dari perencanaan kehidupan dan masa depan pekerja.

“Pesan yang ingin kami sampaikan sederhana, masa tua yang lebih tenang harus dipersiapkan sejak hari ini. BPJS Ketenagakerjaan ingin terus hadir mendampingi pekerja, bukan hanya ketika mereka mengalami risiko, tetapi sejak mereka produktif bekerja sampai nantinya memasuki masa tua,” pungkasnya.***