BEKASI.POJOKSATU.id — Pemerintah Kabupaten Bekasi mengintensifkan kesiapsiagaan serta kapasitas mitigasi bencana lewat penguatan sinergi lintas sektor bersama pemerintah pusat dan DPR RI. Langkah ini dibahas dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi pada Kamis, 17 September 2026.

Mewakili Plt Bupati Bekasi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II) Setda Kabupaten Bekasi, Ani Gustini, menyampaikan bahwa karakteristik wilayah Bekasi yang dinamis membutuhkan penanganan bencana yang berkelanjutan. Sebagai pusat aktivitas ekonomi besar, Kabupaten Bekasi diintai berbagai risiko bencana, utamanya ancaman hidrometeorologi dan krisis lingkungan.

"Penanggulangan bencana tidak dapat hanya dilakukan ketika bencana telah terjadi. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita membangun kesiapsiagaan, mitigasi, sistem peringatan dini, kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta koordinasi lintas sektor secara berkelanjutan," tegas Ani.

Baca Juga: Tekan Tawuran hingga Judi Online, Satpol PP Kabupaten Bekasi Gelar Program Goes to School

Ia menambahkan, Pemkab Bekasi membuka ruang diskusi terbuka terkait berbagai kendala di lapangan, mulai dari pemenuhan sarana-prasarana, kelembagaan, hingga efektivitas skema koordinasi antarlembaga.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menjelaskan bahwa peninjauan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI. Pihaknya menyoroti beberapa poin krusial, seperti kesiapan anggaran, kapasitas logistik, hingga penanganan dampak krisis air bersih dan ancaman kekeringan pada sektor pertanian.

"Kami ingin memastikan sejauh mana langkah antisipasi distribusi air bersih serta penanganan dampak kekeringan terhadap lahan pertanian dan kehidupan masyarakat berjalan di lapangan," ujar Singgih.

Sebagai bentuk transparansi, jajaran Pemkab Bekasi telah menginstruksikan BPBD untuk menyajikan data kebencanaan secara terbuka. Langkah ini diharapkan melahirkan rekomendasi konkret guna membangun sistem tanggap bencana yang lebih cepat, terpadu, dan terukur.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh jajaran BNPB, BPBD Provinsi Jawa Barat, BBWS Citarum, BBWS Ciliwung Cisadane, Perum Jasa Tirta, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait lainnya.***