BEKASI.POJOKSATU.id - Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman, menghadiri peluncuran aplikasi Monitoring Village Management Funding Desa atau “Jaga Desa” di Lembur Pakuan, Desa Sukasari, Kabupaten Subang, Selasa malam, 29 Juli 2025.

Aplikasi yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini merupakan sistem digital berbasis real time yang dirancang untuk mengawasi penggunaan Dana Desa secara transparan, akurat, dan sistematis. Melalui Jaga Desa, alur penggunaan dana, progres pembangunan, hingga pelaporan keuangan dapat dipantau langsung oleh kepala desa dan pemerintah daerah.

Peluncuran ditandai dengan penandatanganan naskah kerja sama dan komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai bentuk kolaborasi dalam penguatan sistem pengawasan dana desa.

Bupati Ade menyambut baik inisiatif ini, yang menurutnya sejalan dengan program “Desa Presisi” yang tengah digalakkan di Kabupaten Bekasi.

Baca Juga: Pilkades Serentak 2026 di Kabupaten Bekasi Gunakan Sistem Digital

“Pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak harus dimulai dari desa, melalui pendekatan berbasis data yang akurat dan aktual. Kami ingin Kabupaten Bekasi menjadi contoh bahwa pembangunan yang relevan dan nyata dimulai dari desa,” ujar Bupati Ade.

Ia juga menekankan pentingnya sistem digital dalam pendataan dan pemantauan pembangunan desa agar seluruh proses berjalan objektif, terukur, dan berkelanjutan.

“Kami terus mendorong optimalisasi pembangunan desa dari berbagai sisi dan melakukan evaluasi berbasis data agar setiap rencana benar-benar tepat sasaran,” tambahnya.

Selaras dengan arahan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Bupati Ade juga mengingatkan pentingnya penguatan kapasitas aparatur desa agar mampu menjawab tantangan sosial ekonomi yang kompleks.

Baca Juga: Prisma Properties Rugi Rp3 Miliar Akibat Banjir di The Arthera Hill 2

“Desa harus menjadi pusat kebijakan berbasis masyarakat. Kepala desa jangan hanya menjadi pelaksana administratif, tetapi pemimpin strategis yang mampu menyelesaikan persoalan wilayahnya,” tegasnya.

Peluncuran Jaga Desa turut dihadiri Menteri Desa PDTT, Gubernur Jawa Barat, para bupati dan wali kota dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jabar, serta kepala kejaksaan negeri dari berbagai daerah.***