BEKASI.POJOKSATU.ID - Penyesuaian fiskal yang terjadi pada tahun anggaran 2026 berdampak langsung pada belanja infrastruktur di Kabupaten Bekasi.
Berkurangnya alokasi transfer dari pemerintah pusat memaksa pemerintah daerah melakukan rasionalisasi dan penajaman prioritas, khususnya pada sektor pembangunan dan pemeliharaan jalan.
Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, memastikan bahwa meski terjadi penyesuaian signifikan, program infrastruktur tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Baca Juga: Disdag Kabupaten Bekasi Pastikan Stok Barang Pokok dan Bahan Penting Aman dan Harga Terkendali
“Untuk sektor jalan, anggaran tahun ini mengalami penyesuaian signifikan dibanding tahun sebelumnya. Karena itu, kami melakukan rasionalisasi dan penajaman prioritas agar kegiatan tetap berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujar Henri, Rabu 25 Februari 2026.
Menurutnya, kondisi fiskal saat ini mengharuskan setiap perangkat daerah lebih selektif dalam menentukan program prioritas.
Infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi perhatian utama, namun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
Baca Juga: Satpol PP Kirim Peringatan ke THM yang Nekat Buka Selama Ramadhan 2026
Henri menjelaskan, pelaksanaan fisik proyek pada 2026 disesuaikan dengan ketersediaan kas daerah.
Pada triwulan pertama, dinas lebih memfokuskan pada tahapan administrasi, perencanaan teknis, serta persiapan dokumen pengadaan.
Sementara pekerjaan fisik baru akan dimulai secara bertahap sejak triwulan kedua hingga triwulan keempat.
Baca Juga: Alih Fungsi Apartemen Jadi Sewa Harian di Bekasi Tuai Polemik, Pemkot Terbitkan Larangan
Strategi ini dilakukan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan proyek tetap berjalan tanpa menimbulkan beban anggaran di awal tahun.
“Pelaksanaan kegiatan kami sesuaikan dengan kondisi kas. Jadi tidak dipaksakan di awal, tetapi tetap terukur dan terencana,” jelasnya.
Dalam situasi keterbatasan anggaran tersebut, DSDABMBK juga melakukan evaluasi ulang terhadap titik-titik pekerjaan berdasarkan survei lapangan terbaru.
Fokus utama diarahkan pada ruas jalan yang terdampak genangan dan banjir, sehingga manfaat pembangunan bisa langsung dirasakan masyarakat.
“Kami tidak mengubah substansi perencanaan, namun melakukan penyesuaian lokasi berdasarkan kondisi riil di lapangan agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tegas Henri.
Baca Juga: Polres Metro Bekasi Kota Tangkap Kurir Ganja 2 Kilogram, Satu Pemasok Masuk DPO
Selain rasionalisasi program, dinas juga mempercepat proses pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme e-purchasing.
Langkah ini dinilai dapat mempercepat realisasi kegiatan saat anggaran telah tersedia, sekaligus meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Adapun program infrastruktur 2026 tetap mencakup sejumlah kegiatan strategis, seperti pembangunan jalan di delapan titik, pembangunan drainase di 21 titik, pelebaran jalan menuju standar di 11 titik, pemeliharaan berkala di tujuh titik, serta rekonstruksi jalan di 1.660 titik.
“Infrastruktur itu berbanding lurus dengan ketersediaan anggaran. Karena itu kami optimalkan yang ada, dengan memprioritaskan ruas yang perlu penanganan segera,” tambahnya.
Di tengah keterbatasan fiskal, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat guna mengupayakan dukungan pendanaan tambahan.
Upaya ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur daerah tanpa membebani APBD secara berlebihan.
Henri menegaskan bahwa komitmen pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama.
“Kami tetap bekerja secara profesional, bertahap, dan terukur. Mohon dukungan serta kesabaran masyarakat dalam proses ini,” pungkasnya.***
