BEKASI.POJOKSATU.id – Aktivitas di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, mengalami gangguan serius.

Sebanyak 22 unit alat berat dilaporkan berhenti beroperasi sejak Kamis (23/4/2026), akibat lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamina Dex.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada proses pengolahan sampah di lokasi yang melayani 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi. Ratusan truk pengangkut sampah terpaksa mengantre karena tidak dapat membongkar muatan secara normal.

Juru Bicara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Dedi Kurniawan, menjelaskan bahwa penghentian operasional alat berat terjadi karena adanya penyesuaian biaya operasional dengan pihak ketiga pengelola.

“Ini akibat kenaikan harga BBM. Karena dalam kontrak kami menggunakan pihak ketiga, sehingga ada penyesuaian harga yang berkaitan dengan margin dan profit,” ujar Dedi, Minggu (26/4/2026).

Diketahui, harga Pertamina Dex mengalami kenaikan signifikan dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter sejak Sabtu (18/4/2026). Kenaikan tersebut dinilai sangat membebani operasional alat berat di TPA Burangkeng.

Setiap unit alat berat, kata Dedi, membutuhkan sekitar 150 liter BBM per hari. Dengan kebutuhan sebesar itu, lonjakan harga berdampak besar terhadap biaya operasional.

Baca Juga : Balita di Bekasi Diduga Dianiaya Ayah Tiri, Terungkap dari Temuan Medis di Puskesmas

“Dengan kebutuhan sebesar itu, tentu kenaikan harga BBM sangat berpengaruh terhadap operasional,” jelasnya.

Berdasarkan data DLH Kabupaten Bekasi, sebanyak 300 hingga 500 truk dari total 700 ritase harian kini tertahan di area TPA. Kondisi ini berpotensi mengganggu layanan pengangkutan sampah di wilayah permukiman.

“Kalau dampak ke masyarakat sampai hari ini belum ada. Tapi pelayanan reguler ke warga kemungkinan akan mengalami ketidaksesuaian jadwal,” ungkap Dedi.

Pemerintah daerah pun mengaku khawatir jika kondisi ini terus berlanjut. Penumpukan truk di dalam area TPA berpotensi memicu gangguan layanan yang lebih luas.

“Yang kami khawatirkan pelayanan ke masyarakat, karena truk banyak yang tertahan di TPA,” tambahnya.

Saat ini, DLH Kabupaten Bekasi tengah melakukan koordinasi intensif dengan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) guna mencari solusi.

“Kami sedang mengupayakan berbagai opsi agar operasional TPA bisa berjalan kembali,” tandasnya.***