BEKASI.POJOKSATU.ID - Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk menuntaskan persoalan banjir yang kerap melanda Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat meninjau penanganan banjir di Desa Setiamekar, Kecamatan Sukawangi, Sabtu 24 Januari 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Dody menekankan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab untuk memberikan solusi jangka panjang bagi masyarakat terdampak.
Baca Juga: OMC Bukan Sekadar Tebar Awan, Ini Teknologi Pengendalian Cuaca yang Dipakai DKI
“Pokoknya kita beresin masalah ini. Hari ini mungkin tidak bisa maksimal, tapi saya akan berusaha maksimal agar ini tidak terulang lagi,” ujar Dody.
Pernyataan tersebut menegaskan keseriusan pemerintah pusat dalam menjadikan penanganan banjir Bekasi sebagai agenda prioritas.
Dody menjelaskan bahwa secara teknis, desain penanganan banjir di Kabupaten Bekasi sebenarnya telah disusun oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU.
Baca Juga: Tembok Lembap Bikin Cat Rusak, Ini Solusi Agar Cat Rumah Awet
Namun, implementasi desain tersebut memerlukan koordinasi lintas pemerintah karena menyangkut kewenangan daerah dan persoalan pembebasan lahan.
Oleh karena itu, pemerintah pusat tidak ingin bertindak sepihak tanpa sinergi dengan pemerintah daerah.
“Berikutnya saya akan berdiskusi dengan Plt Bupati dan gubernur karena ada permasalahan lahan yang harus dibebaskan,” kata Dody.
Baca Juga: Hujan Masih Turun, Warga Diminta Waspada Longsor Lanjutan di Bandung Barat
Ia menilai penyelesaian persoalan lahan menjadi salah satu kunci utama agar program penanganan banjir dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Dody juga menyoroti kondisi Sungai Cikarang Bekasi Laut (CBL) yang selama ini menjadi salah satu sumber utama banjir.
Menurutnya, penanganan sungai tidak cukup hanya dengan pelebaran.
Dibutuhkan pendekatan menyeluruh yang mencerminkan tanggung jawab negara dalam melindungi warganya dari risiko bencana.
“Diperlukan pendekatan komprehensif dari hulu hingga hilir, mulai dari pengelolaan aliran, pengendalian sedimentasi, pengamanan bantaran, sampai integrasi dengan sistem drainase kawasan,” ujarnya.
Dody menegaskan, pemerintah pusat tidak ingin solusi yang diambil bersifat parsial atau tambal sulam.
Penanganan banjir Bekasi harus dilakukan secara terpadu antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
“Penanganan banjir di Bekasi ini tidak dapat dilakukan secara parsial maupun instan. Harus ada sinergi kewenangan agar solusi benar-benar tuntas,” tegasnya.
Baca Juga: Banjir Bekasi: Sodetan Kali CBL Jadi Opsi Utama
Ia menambahkan, apabila hingga Mei–Juni mendatang terdapat perkembangan signifikan, termasuk kesiapan daerah dan akses penanganan yang lebih baik, langkah lanjutan akan dimatangkan dan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Langkah ini menjadi bentuk akuntabilitas pemerintah pusat dalam memastikan janji penanganan banjir Bekasi tidak berhenti pada wacana semata.***
