BEKASI.POJOKSATU.ID - Pemerintah Kabupaten Bekasi mengakui bahwa persoalan banjir yang terus berulang tidak bisa lagi disederhanakan sebagai dampak cuaca ekstrem semata.

Di tengah kepungan banjir dari hulu, hujan lokal, dan rob di wilayah pesisir, Pemkab Bekasi menilai sudah saatnya dilakukan perubahan paradigma dalam penanganan banjir dengan fokus pada solusi struktural dan jangka panjang.

Pelaksana Tugas Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyampaikan bahwa kondisi banjir yang terjadi saat ini merupakan akumulasi dari berbagai faktor, termasuk tata ruang yang tidak terkendali selama bertahun-tahun.

Baca Juga: Disanksi Negara, PMI Tetap Dilindungi: KP2MI Tegaskan Perusahaan Tak Boleh Lepas Tangan

Ia menegaskan, hujan hanya menjadi pemicu, sementara akar persoalan berada pada lemahnya daya dukung lingkungan dan sistem pengendalian air.

“Dari hulu, aliran air sangat deras ke Kabupaten Bekasi. Di wilayah kita hujan juga tidak berhenti, dan di hilir ada banjir rob. Jadi kita tidak bisa menyalahkan hujan. Yang harus kita lakukan adalah mencari solusi bagaimana ke depan kita bisa lebih siap dan mampu mengantisipasi banjir,” kata Asep, Kamis 5 Februari 2026.

Memasuki awal Februari 2026, banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi.

Baca Juga: UMSK Dinilai Jadi Pedang Bermata Dua, Buruh Sebut Perusahaan Kecil Tertekan

Data BPBD mencatat banjir melanda 22 desa di delapan kecamatan, dengan 9.523 kepala keluarga terdampak dan 40 jiwa terpaksa mengungsi.

Letak geografis Bekasi yang berada di dataran rendah menjadikannya muara aliran air dari wilayah hulu seperti Bogor, sementara curah hujan tinggi di wilayah tengah memperparah situasi.

Asep menyoroti alih fungsi lahan di sepanjang daerah aliran sungai sebagai persoalan serius.

Baca Juga: Permukiman Padat Jadi Perangkap Api, Kebakaran Kontrakan di Tambun Utara Tewaskan Penghuni

Kawasan yang sebelumnya berfungsi sebagai sawah dan daerah resapan air kini berubah menjadi permukiman dan bangunan permanen.

Akibatnya, ketika debit sungai meningkat, air dengan mudah meluap ke kawasan hunian.

“Untuk Kali Bekasi, karena kita berada di wilayah hilir, ada titik-titik pertemuan air yang dulu menjadi tempat tampungan, sekarang sudah menjadi perumahan. Posisi sungai sekarang lebih tinggi dibanding sawah, sementara sawahnya sudah berubah menjadi perumahan,” ujarnya.

Tekanan banjir juga dirasakan wilayah pesisir, khususnya Kecamatan Muaragembong.

Camat Muaragembong, Sukarmawan, menjelaskan wilayahnya berada di titik temu aliran Sungai Citarum dan Ciherang, yang diperparah oleh pasang air laut.

Baca Juga: Belum Sebulan 2026 Berjalan, PHK di Bekasi Sudah Tembus Ratusan

Kondisi ini menyebabkan aliran air tertahan dan meluap ke permukiman.

“Secara geografis, Muaragembong berada di bagian paling hilir aliran sungai besar di Jawa Barat. Saat debit naik dan air laut pasang, air sulit mengalir keluar,” kata Sukarmawan.

Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriyadi, mengungkapkan terdapat 71 titik tanggul kritis di wilayah utara Bekasi berdasarkan data Balai Besar Wilayah Sungai Citarum.

Baca Juga: Tekanan Ekonomi Nasional Menghantam, Bekasi Diperingatkan Jangan Menunggu Pusat

Sebanyak 48 titik telah ditangani secara darurat, sementara sisanya masih menunggu penanganan permanen.

Dengan kondisi tersebut, Pemkab Bekasi menegaskan perlunya langkah struktural, mulai dari pembenahan tata ruang, penguatan tanggul, hingga pengelolaan sungai terpadu lintas wilayah.

Pemerintah daerah berharap perubahan pendekatan ini menjadi titik awal penanganan banjir yang lebih berkelanjutan dan tidak lagi bersifat reaktif.***