BEKASI.POJOKSATU.id – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah II Jawa Barat merilis laporan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional hingga 30 April 2025. Dalam paparan yang disampaikan Kepala Kanwil II DJP Jawa Barat, Dasto Ledyanto, terungkap bahwa APBN terus memainkan peran penting sebagai instrumen stabilisasi dan pemulihan ekonomi di Jawa Barat.

Ekonomi Jawa Barat pada triwulan I-2025 menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,98 persen (yoy) dan 0,28 persen (q-to-q). Sektor pertanian menjadi kontributor tertinggi dengan pertumbuhan mencapai 31,89 persen. Inflasi April 2025 tercatat sebesar 1,67 persen (yoy), didorong oleh kenaikan harga emas, kopi bubuk, dan minyak goreng.

Meski terjadi surplus neraca perdagangan sebesar USD 2,11 miliar pada Maret, Jawa Barat mengalami penurunan ekspor dan kenaikan impor. Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) turun 0,95 persen akibat penurunan harga hasil produksi pertanian.

Baca Juga: Wali Kota Bekasi Resmikan Pembangunan Intake Siltrap untuk Tingkatkan Layanan Air Bersih

Dari sisi fiskal, Jawa Barat mencatatkan pendapatan negara sebesar Rp45,55 triliun (28,09 persen dari target) dan belanja negara Rp37,18 triliun (31,55 persen dari pagu), menghasilkan surplus regional sebesar Rp8,36 triliun.

Pendapatan negara tumbuh sebesar 4,07 persen (yoy), didorong oleh penerimaan perpajakan dan kepabeanan. Penerimaan perpajakan tumbuh 3,83 persen, terutama dari Pajak Penghasilan dan cukai. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercatat terkontraksi akibat perubahan kebijakan pencatatan bagi perusahaan besar.

Penerimaan Bea dan Cukai hingga April 2025 mencapai Rp10,41 triliun atau 34,01 persen dari target, dengan pertumbuhan 8,96 persen. Pengawasan terhadap rokok ilegal terus ditingkatkan, dengan 626 kasus penindakan dan barang bukti 27,31 juta batang rokok ilegal yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp20,64 miliar.

Baca Juga: Car Free Day Bekasi Ditiadakan Sementara pada 1 Juni, Terkait Upacara Hari Lahir Pancasila

Sementara itu, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatat pertumbuhan 8,53 persen, disumbang pertumbuhan PNBP lainnya meski pendapatan dari BLU sedikit terkontraksi.

Belanja negara mencapai Rp37,18 triliun atau 31,55 persen dari pagu. Belanja Kementerian/Lembaga mencapai Rp10,24 triliun. Meski belanja modal dan barang mengalami kontraksi, belanja bantuan sosial tumbuh signifikan sebesar 12,13 persen, mencerminkan keberpihakan pada kelompok rentan.

Transfer ke daerah, termasuk Dana Desa dan Dana Insentif Fiskal, mengalami pertumbuhan 14,78 persen, menunjukkan dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat fiskal daerah.

Untuk mendukung UMKM, pemerintah telah menyalurkan Kredit Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp225,51 miliar kepada 48.763 debitur, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp9,18 triliun kepada 172.285 debitur.

“APBN tetap menjadi alat countercyclical yang dikelola secara hati-hati namun tetap ekspansif, guna mendukung pertumbuhan dan memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global,” ungkap Dasto Ledyanto.

Ia menegaskan, kinerja fiskal Jawa Barat menunjukkan stabilitas dan adaptabilitas APBN sebagai penopang ekonomi nasional dan daerah dalam berbagai dinamika.***