BEKASI.POJOKSATU.ID - Dua orangtua siswa di Kota Bekasi, Susanti (33 tahun) dan Mardiana (43 tahun), melakukan upaya pencarian keadilan dengan mendatangi sekolah tujuan, Dinas Pendidikan, hingga kantor Wali Kota Bekasi. Mereka mencurigai adanya manipulasi nilai rapor dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025.

Kedua ibu tersebut mendaftarkan anaknya ke SMPN 12 Kota Bekasi melalui jalur prestasi nilai rapor. Susanti mendaftarkan anaknya dengan nilai 91,23, sedangkan Mardiana mengklaim anaknya yang merupakan juara kelas memiliki nilai 94,2.

Namun, mereka menemukan pendaftar lain dari sekolah yang sama muncul dalam daftar dengan nilai 96,50—angka yang mereka nilai janggal.

Baca Juga: Sekolah Swasta di Bekasi Masih Sepi Pendaftar, Tunggu Limpahan dari SPMB Negeri

Merasa ada yang tidak beres, Susanti mengecek langsung ke sekolah asal dan mendapati bahwa siswa tersebut tidak pernah meminta atau mendapatkan Surat Keterangan Nilai Rapor (SKNR) dari pihak sekolah. Ia lalu menyerahkan bukti resmi yang telah distempel sekolah ke Disdik Kota Bekasi.

Meski sudah menyampaikan keberatannya, Susanti belum puas dengan penanganan Disdik. Ia kemudian mendatangi kantor Wali Kota bersama Mardiana.
Mereka diterima oleh ajudan wali kota yang langsung meneruskan laporan tersebut ke Dinas Pendidikan.

Menurut Susanti, berdasarkan bukti dokumen resmi dari sekolah, pendaftar dengan nilai tak sesuai itu seharusnya didiskualifikasi dari daftar penerimaan. Ia menyatakan akan terus mengawal proses ini, termasuk di tahap kedua pendaftaran.

Baca Juga: 236 Siswa Lolos SPMB Jawa Barat Mengundurkan Diri, Kuota Dialihkan ke Jalur Prestasi

Pada pendaftaran tahap dua, Susanti berencana mendaftar ulang ke SMPN 12 lewat jalur domisili. Jarak rumahnya yang diverifikasi 548 meter masih memberi harapan.

Namun, bagi Mardiana, jarak 2,6 kilometer dari rumah ke sekolah menjadi kendala tersendiri.

Keduanya menegaskan, langkah mereka bukan semata demi anak masuk sekolah negeri, melainkan demi memastikan proses seleksi berjalan jujur dan adil.

Mereka juga berharap kejadian seperti ini tidak lagi menjadi masalah rutin dalam penerimaan siswa baru tiap tahun.***