BEKASI.POJOKSATU.ID - Pemerintah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk mendorong penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) secara berkelanjutan.
Sebagai bagian dari kebijakan jangka panjang peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Program Rutilahu tidak hanya dipandang sebagai agenda tahunan, tetapi sebagai upaya berkesinambungan dalam memastikan setiap warga memiliki hunian yang aman, sehat, dan layak.
Baca Juga: Rincian Lengkap APBD Kabupaten Bekasi 2026, PAD Rp4,3 T, Transfer Pusat Rp2,5 T
Sepanjang tahun 2025, Pemkot Bekasi telah memperbaiki 130 unit Rutilahu yang tersebar di 12 kecamatan.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi, Widayat Subroto Hardi, mengatakan mayoritas pekerjaan renovasi telah selesai dan sisanya memasuki tahap akhir pengerjaan.
“Prosesnya sudah berjalan semua, sebagian juga sudah mulai selesai. Masih ada yang berjalan, tinggal sedikit lagi. Targetnya 25 Desember rampung,” ujar Widayat, dikutip dari Radar Bekasi, 30 Desember 2025.
Baca Juga: Pemkot Bekasi Tuntaskan Pengangkatan Honorer 2025, Hampir 11 Ribu Resmi Jadi PPPK
Menurut Widayat, pola penanganan Rutilahu dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan dengan kondisi rumah serta kebutuhan warga penerima manfaat.
Pendekatan ini dinilai penting agar hasil renovasi benar-benar memberi dampak jangka panjang, bukan sekadar perbaikan sementara.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan bahwa program Rutilahu memiliki dimensi pembangunan sosial yang berkelanjutan.
Baca Juga: Driver Lalamove Diduga Gelapkan 10 Laptop di Bekasi, Nomor Hilang dan Pelat Mobil Berbeda
Ia menyebut, rumah layak huni merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas hidup masyarakat.
“Program Rutilahu ini bukan hanya soal memperbaiki bangunan, tetapi membangun masa depan keluarga. Rumah yang layak akan melahirkan keluarga yang lebih sehat dan sejahtera,” kata Tri, dikutip dari Radar Bekasi, 30 Desember 2025.
Tri juga menekankan bahwa keberlanjutan program Rutilahu tidak bisa dilepaskan dari kolaborasi berbagai pihak.
Pemerintah Kota Bekasi, kata dia, terus membuka ruang kerja sama dengan lembaga sosial, komunitas, hingga masyarakat untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi adalah kunci agar program ini terus berjalan dan menjangkau lebih banyak warga,” ujarnya.
Baca Juga: Malam Tahun Baru Jadi Saksi Pelantikan Ribuan PPPK Kota Bekasi
Seluruh pembiayaan program Rutilahu 2025 bersumber dari APBD Kota Bekasi, dengan dukungan tambahan dari pemerintah provinsi.
Pemkot Bekasi berharap, keberhasilan program tahun ini menjadi pijakan untuk memperluas cakupan Rutilahu di tahun-tahun mendatang.
Sehingga penanganan hunian tidak layak dapat dilakukan secara berkelanjutan dan terencana.***
