BEKASI.POJOKSATU.ID - Pemerintah Kota Bekasi mengakui peran penting rekayasa cuaca yang dilakukan pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta dalam menekan dampak hujan ekstrem yang melanda wilayah Jabodetabek dalam beberapa hari terakhir.
Langkah tersebut dinilai menjadi solusi darurat yang cukup efektif di tengah keterbatasan infrastruktur pengendalian banjir di daerah perkotaan.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, intensitas hujan yang tinggi dan berlangsung lama berpotensi menimbulkan banjir besar jika tidak diantisipasi dengan langkah cepat.
Baca Juga: Pascabanjir Cikarang Utara, Desa dan Kecamatan Bergerak Cepat Bersihkan Kali Ulu
Menurutnya, rekayasa cuaca menjadi salah satu upaya paling nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh daerah, termasuk Kota Bekasi.
“Kita bersyukur karena Pak Gubernur sudah melakukan rekayasa cuaca. Ini memang membutuhkan pendanaan yang tinggi, tetapi hari ini Jabodetabek terbantu dengan kondisi yang ada,” ujar Tri, Rabu 28 Januari 2026.
Tri menjelaskan, hujan ekstrem kini menjadi ancaman baru bagi kota-kota besar seperti Bekasi yang memiliki tingkat kepadatan tinggi dan keterbatasan daya tampung air.
Baca Juga: 14.687 Warga DKI Jakarta Hijrah ke Kota Bekasi
Dalam kondisi normal saja, sistem drainase dan sungai kerap bekerja di batas maksimal, sehingga tambahan curah hujan berlebih berisiko langsung memicu banjir.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta, dan pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek dinilai menjadi kunci dalam menghadapi situasi cuaca yang semakin tidak menentu.
Rekayasa cuaca, meski memerlukan biaya besar dan teknologi khusus, mampu mengurangi intensitas hujan di wilayah rawan banjir dalam periode kritis.
Baca Juga: Kali Bekasi Meluap, Permukiman di Bekasi Selatan dan Bekasi Timur Terendam
“Kalau tidak ada intervensi seperti ini, curah hujan yang turun bisa jauh lebih tinggi dan dampaknya tentu lebih luas. Ini bukan hanya soal Bekasi, tapi Jabodetabek sebagai satu kesatuan wilayah,” kata Tri.
Ia menambahkan, rekayasa cuaca bukan solusi permanen, namun sangat dibutuhkan sebagai langkah darurat sambil pemerintah daerah terus membenahi infrastruktur pengendalian banjir.
Normalisasi saluran, penambahan tandon air, serta penguatan koordinasi lintas wilayah tetap menjadi agenda jangka menengah dan panjang.
Menurut Tri, fenomena cuaca ekstrem harus menjadi alarm bagi seluruh pemerintah daerah untuk lebih adaptif terhadap perubahan iklim.
Baca Juga: Tri Adhianto Tekankan Profesionalisme Pengurus Koperasi di Musda Dekopinda Kota Bekasi
Tanpa dukungan kebijakan nasional dan sinergi antarwilayah, kota-kota besar akan semakin rentan menghadapi bencana hidrometeorologi.
“Cuaca sekarang sudah tidak bisa diprediksi seperti dulu. Maka penanganannya juga harus luar biasa, tidak bisa lagi biasa-biasa saja,” pungkasnya.***
