BEKASI.POJOKSATU.ID - Penurunan realisasi penanaman modal pada 2025 memicu tekanan politik di Kota Bekasi.
DPRD secara terbuka mendesak Pemerintah Kota Bekasi segera merumuskan strategi baru guna mengembalikan kepercayaan investor dan menjaga laju pertumbuhan ekonomi daerah.
Tahun 2026 pun dipatok sebagai momentum kebangkitan.
Baca Juga: Mobil Terperosok di Jalan Gondang Cimuning, Warga dan Bhabinkamtibmas Lakukan Evakuasi
Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Dariyanto, menegaskan bahwa penurunan investasi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan kinerja perangkat daerah, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dinilai mendesak dilakukan.
“Kita berharap pemerintah bisa meningkatkan kembali investasi, fokus lagi menggenjot realisasi penanaman modal,” ujar Dariyanto, Rabu 11 Februari 2026.
Baca Juga: DPRD Turun Gunung, Komisi III Kawal Ketat Penanganan Banjir Perumahan di Bekasi
Menurutnya, turunnya capaian investasi 2025 menjadi sinyal bahwa diperlukan langkah taktis dan terukur.
Apalagi sebelumnya realisasi penanaman modal terdongkrak oleh keberadaan sejumlah proyek strategis nasional.
Kini, ketika proyek-proyek tersebut telah rampung, pemerintah daerah dituntut lebih kreatif dalam menarik investor baru.
Baca Juga: Lesunya Konsumsi Warga Picu Penurunan Investasi di Kota Bekasi
DPRD menilai, tanpa strategi yang jelas, posisi Bekasi sebagai kota metropolitan dan kawasan penyangga ibu kota bisa tergerus.
Tekanan ekonomi global dan nasional memang menjadi faktor eksternal, namun pemerintah daerah tetap memiliki peran sentral dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.
“Sekarang hampir semua proyek besar sudah selesai. Artinya kita tidak bisa lagi bergantung pada faktor eksternal. Harus ada strategi baru yang lebih konkret,” tegasnya.
Tahun 2026 disebut sebagai titik balik. DPRD meminta agar penyusunan program dan kebijakan anggaran mulai diarahkan untuk memperkuat daya tarik investasi.
Mulai dari penyederhanaan perizinan, pemberian insentif, hingga promosi potensi daerah harus dilakukan lebih agresif.
Baca Juga: Jasa Marga Rekonstruksi Jalan di Tol Cipularang, Akses GT Kalitama 6 Arah Jakarta Ditutup Sementara
Selain itu, evaluasi kinerja juga menjadi sorotan. DPRD ingin memastikan target-target investasi yang telah ditetapkan tidak sekadar menjadi angka di atas kertas.
Transparansi capaian dan hambatan di lapangan perlu dibuka secara jelas agar solusi yang dirumuskan tepat sasaran.
“Kita tidak ingin penurunan ini berlanjut. Tahun 2026 harus menjadi momentum kebangkitan investasi di Kota Bekasi,” kata Dariyanto.
Baca Juga: PN Cikarang Eksekusi Lahan Bersertipikat, SHM Jadi Penentu Kemenangan
Desakan politik ini menandakan bahwa isu investasi kini menjadi perhatian serius lintas lembaga.
Bagi DPRD, menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah bukan hanya soal angka statistik, tetapi menyangkut keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan tekanan yang semakin kuat, langkah Pemkot Bekasi dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi penentu.
Apakah 2026 benar-benar menjadi tahun kebangkitan, atau justru memperpanjang tren perlambatan, sangat bergantung pada keberanian merumuskan strategi baru yang adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi.***
