BEKASI.POJOKSATU.ID - Pemerintah Kota Bekasi mulai menjalankan strategi jangka panjang di sektor pendidikan untuk menjawab pertumbuhan penduduk usia sekolah yang terus meningkat.
Salah satu langkah konkret yang kini direalisasikan adalah peningkatan status Unit Sekolah Baru menjadi SMP negeri, guna menambah daya tampung peserta didik dan mengurai krisis kursi sekolah negeri yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Pada tahun 2026 ini, tiga dari enam USB di Kota Bekasi dipastikan naik status menjadi SMP negeri.
Baca Juga: Mengaku Utusan Developer, Pria Datangi Rumah Warga Bekasi Berkali-kali Minta Uang
Ketiganya akan resmi beroperasi sebagai SMPN 57, SMPN 58, dan SMPN 59 Kota Bekasi.
Kebijakan ini dirancang bukan sekadar solusi jangka pendek, melainkan bagian dari perencanaan pendidikan berkelanjutan yang disiapkan pemerintah daerah.
Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Agus Enap, menegaskan bahwa peningkatan status USB telah melalui proses evaluasi yang matang.
Baca Juga: Tak Cuma Jalan, Karangasih Siapkan Jurus Cegah Banjir Lewat Pembesaran Gorong-gorong
“Dari enam USB, tiga sudah memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya menjadi SMP negeri,” ujar Agus, Rabu 4 Februari 2026.
Menurutnya, penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan kelayakan bangunan, ketersediaan sarana prasarana, serta kesiapan administrasi sekolah.
Agus menjelaskan, kebijakan ini diarahkan untuk mengantisipasi pertumbuhan jumlah lulusan SD yang setiap tahun terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk.
Baca Juga: Tiga Sekolah Baru Siap Jadi SMP Negeri, Infrastruktur Jadi Penentu Utama
Dengan status SMP negeri, sekolah-sekolah tersebut akan memiliki daya tarik dan akses yang lebih luas bagi masyarakat.
“Implementasinya tahun ini. Saat penerimaan murid baru, statusnya sudah SMP negeri,” katanya.
Meski demikian, tantangan masih membayangi, terutama terkait keterbatasan tenaga pendidik.
Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Pendidikan akan menerapkan skema penugasan sementara guru dari sekolah induk.
“Beberapa guru dari sekolah induk akan membantu dulu, karena secara umum kita masih kekurangan tenaga pendidik,” ungkap Agus.
Baca Juga: Dari Sekolah ke Masyarakat, Jumat Bersih Bekasi Bentuk Budaya Bersih Sejak Dini
Di sisi lain, tiga USB lainnya belum dapat mengikuti peningkatan status karena belum memenuhi standar kelayakan, khususnya dari sisi infrastruktur bangunan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan pendidikan dilakukan secara bertahap dan terencana, bukan semata mengejar kuantitas.
“Masih ada yang belum layak dari sisi gedung, jadi belum bisa ditingkatkan statusnya,” tambahnya.
Kebijakan peningkatan USB ini mencerminkan upaya Pemkot Bekasi membangun fondasi pendidikan yang kuat dan merata.
Dengan perencanaan jangka panjang, pemerintah berharap tidak hanya menambah jumlah sekolah, tetapi juga memastikan kualitas layanan pendidikan tetap terjaga.
Langkah ini diharapkan mampu menjamin akses pendidikan yang adil dan berkelanjutan bagi generasi muda Kota Bekasi di masa mendatang.***
