BEKASI.POJOKSATU.ID - Keberadaan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan TPST Bantargebang dan TPA Sumur Batu kembali dipertanyakan efektivitasnya.

Publik menilai tim yang dibiayai dengan anggaran pemerintah ini belum menunjukkan hasil nyata di tengah persoalan lingkungan yang semakin serius di kawasan Bantargebang.

Isu ini mencuat dalam Simposium Sampah Bantargebang yang digelar akhir Oktober 2025 lalu. Sejumlah peserta menilai aktivitas pengelolaan sampah di TPST Bantargebang dan TPA Sumur Batu telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan berpotensi menimbulkan bencana ekologis.

Baca Juga: Wakil Wali Kota Bekasi Apresiasi Penutupan Korean Culture Center Indonesia Taekwondo Class 2025

Salah satu peserta mempertanyakan fungsi dan transparansi kerja tim monev yang seharusnya bertugas mengawasi dampak pengelolaan sampah.

“Tim monev digaji dari uang negara, masyarakat berhak tahu hasilnya. Mereka harus menyampaikan data pengawasan dan bahaya lingkungan agar langkah mitigasi bisa diambil,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tim tersebut. Ia menyoroti bahwa tim monev dibiayai dari dana Bantuan DKI Jakarta (Bandek), sehingga harus memberikan laporan dan hasil kerja yang jelas.

Baca Juga: Wali Kota Bekasi Resmikan Lima Taman di Pondok Gede, Hadirkan Ruang Publik Asri untuk Warga

“Kalau memang ada hasilnya, mana datanya? Mana laporan monitoring dan evaluasi setelah mereka turun ke lapangan? Ini yang kami butuhkan,” kata Latu.

Latu menambahkan, Komisi II DPRD akan memanggil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi untuk meminta pertanggungjawaban atas hasil kerja tim monev, termasuk memastikan apakah anggota tim memiliki kompetensi dan kapabilitas yang sesuai.

Selain itu, ia juga mengkritik DLH yang dinilai tidak pernah menyampaikan laporan hasil kerja tim kepada DPRD.

“Kami tidak tahu siapa saja yang tergabung dalam tim itu, bagaimana proses rekrutmennya, dan apa saja hasil kerja mereka. Ini menjadi pertanyaan besar, terutama bagi masyarakat Bantargebang,” tegasnya.***