BEKASI.POJOKSATU.ID - Pemerintah Kota Bekasi merespons cepat aksi mogok massal pedagang daging sapi yang terjadi di sejumlah pasar tradisional.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, turun langsung ke Pasar Baru Bekasi Timur untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus mendengar langsung keluhan pedagang yang terjepit lonjakan harga daging.
Kedatangan Tri dilakukan di tengah ratusan kios daging yang serentak tutup sebagai bentuk protes atas mahalnya harga beli daging sapi yang dinilai sudah tidak sebanding dengan daya beli masyarakat.
Baca Juga: Mogok Pedagang Daging Picu Kerugian Rp2 Miliar per Hari di Bekasi
Pasar Baru Bekasi Timur dipilih sebagai lokasi peninjauan karena dinilai mewakili kondisi pasar-pasar lain di Kota Bekasi.
“Pasar Baru Bekasi Timur ini merepresentasikan 11 pasar. Ada 319 kios daging yang hari ini melaksanakan mogok,” ujar Tri Adhianto, dikutip dari Radar Bekasi, 23 Januari 2026.
Tri menegaskan, pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi situasi tersebut.
Baca Juga: Ratusan Pedagang Daging Bekasi Mogok Massal, Pasar Baru Jadi Simbol Perlawanan
Menurutnya, lonjakan harga daging sapi, baik lokal maupun impor, telah menekan pedagang kecil dan berdampak langsung pada aktivitas ekonomi pasar.
Kondisi ini diperparah oleh menurunnya daya beli masyarakat, sehingga transaksi jual beli nyaris berhenti.
“Pedagang berada di posisi yang sulit. Harga belinya tinggi, tapi masyarakat juga tidak sanggup membeli kalau harga jual dinaikkan,” kata Tri.
Baca Juga: Kabag Kesra Pemkab Bekasi Meninggal Dunia di Tol Cipularang
Sebagai langkah awal, Pemkot Bekasi tengah mencari solusi terkait pasokan daging sapi ke pasar.
Tri berharap peningkatan pasokan dapat menjadi salah satu cara untuk menekan harga di tingkat pedagang dan konsumen.
Selain itu, koordinasi lintas instansi juga mulai dilakukan guna memetakan persoalan dari hulu ke hilir.
“Harapannya tentu pasokan daging ke pasar bisa diperbanyak, sehingga harga dapat ditekan dan kembali terjangkau,” ucapnya.
Tri juga mengakui bahwa persoalan harga daging sapi tidak bisa diselesaikan sepenuhnya di tingkat daerah.
Baca Juga: Warga Kali Ulu Datangi Marketing Gallery Cinity, Sampaikan Protes Soal Banjir
Oleh karena itu, Pemkot Bekasi mendorong pemerintah pusat untuk turun tangan, terutama terkait pengaturan pasokan dan kebijakan harga nasional.
Hingga saat ini, belum adanya ketetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) daging sapi dinilai menjadi salah satu faktor yang memicu gejolak harga di pasar.
Ketiadaan regulasi tersebut membuat harga bergerak liar dan membebani pedagang kecil.
Baca Juga: Pemprov Jabar Optimistis Pilkades Digital 2026 di Bekasi Berjalan Transparan dan Partisipatif
“Kita perlu intervensi kebijakan yang lebih luas. Ini tidak bisa hanya dibebankan ke pemerintah daerah,” ujar Tri.
Pemkot Bekasi memastikan akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk pemerintah pusat, untuk mencari solusi jangka pendek maupun jangka panjang.
Pemerintah daerah juga berupaya menjaga agar mogok pedagang tidak berlarut-larut dan mengganggu ketersediaan pangan masyarakat.
Dengan langkah turun langsung ke lapangan, Pemkot Bekasi berharap kehadiran pemerintah bisa memberikan kepastian dan menjadi awal penyelesaian krisis harga daging yang saat ini membebani pedagang dan warga.***
