BEKASI.POJOKSATU.id - Polres Metro Bekasi Kota menyiagakan 1.300 personel untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan menjelang aksi unjuk rasa di Jakarta pada 20 Oktober 2026, termasuk kemungkinan mobilisasi pelajar dari wilayah Kota Bekasi.
Kesiapan pengamanan tersebut dimatangkan melalui Tactical Floor Game (TFG) dalam rangka Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) di Markas Polres Metro Bekasi Kota, Minggu (18/10/2026).
Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Putu Kholis Aryana mengatakan, simulasi tersebut bertujuan menguji kesiapan personel dalam menghadapi berbagai potensi kerawanan selama pengamanan.
“Melalui TFG ini, kami mematangkan strategi pengamanan dan memastikan koordinasi antarsatuan berjalan baik dalam merespons perkembangan situasi,” kata Putu.
Dalam kegiatan tersebut, kepolisian menyimulasikan enam skenario pengamanan yang mencakup koordinasi antarsatuan, pengendalian personel, serta pengambilan keputusan sesuai perkembangan situasi di lapangan.
Sebanyak 1.300 personel yang terdiri atas petugas berseragam dan tidak berseragam disiapkan untuk mendukung pengamanan. Pemantauan difokuskan pada potensi titik berkumpulnya pelajar, jalur keberangkatan menuju Jakarta, serta informasi ajakan mobilisasi yang beredar di media sosial.
Putu menegaskan, kepolisian menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai.
Namun, tindakan yang mengarah pada pelanggaran hukum, termasuk dugaan menghasut atau memanfaatkan pelajar untuk kepentingan tertentu, akan ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat secara damai. Namun, kami tidak akan segan mengambil langkah tegas terhadap siapa pun yang dengan sengaja menghasut, menggerakkan, atau memanfaatkan pelajar untuk melakukan tindakan melawan hukum,” ujarnya.
Selain langkah pengamanan, kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif untuk mencegah pelajar terlibat dalam situasi yang berisiko. Koordinasi dengan sekolah dan orang tua juga dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan.
Menurut Putu, pengawasan terhadap pelajar perlu diperkuat agar mereka tidak terlibat dalam tindakan yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain.
“Prioritas kami adalah memastikan para pelajar tetap aman dan tidak terjerumus dalam tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain,” katanya.
Ia mengajak orang tua dan pihak sekolah meningkatkan pengawasan serta membangun komunikasi dengan anak-anak menjelang pelaksanaan aksi unjuk rasa tersebut.
Putu menambahkan, penanganan terhadap pelajar yang diduga terlibat pelanggaran hukum akan mempertimbangkan fakta, alat bukti, tingkat keterlibatan, serta ketentuan perlindungan anak.
“Ketegasan dalam penegakan hukum harus berjalan seiring dengan kepedulian terhadap masa depan generasi muda. Keamanan harus terjaga, tetapi keselamatan anak tetap menjadi tanggung jawab bersama,” tuturnya.
