BEKASI.POJOKSATU.ID - Proses pembangunan tanggul di sejumlah titik rawan banjir sepanjang Kali Bekasi hingga kini masih berjalan bertahap.

Pemerintah Kota Bekasi mengakui, percepatan proyek pengendali banjir tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal lantaran terkendala persoalan pembebasan lahan.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan bahwa pembangunan tanggul tidak bisa dilakukan secara parsial.

Baca Juga: Proyek Galian Tanpa Izin, Tri Adhianto Minta Pengawasan Wilayah Diperketat

Menurutnya, penyelesaian harus menyeluruh agar efektif mengurangi risiko banjir yang selama ini menghantui kawasan bantaran sungai.

“Penyelesaian tanggul tidak bisa parsial. Secara umum masih berproses, karena sebelumnya tidak melalui perizinan yang benar. Persoalan mendasarnya bukan jembatan, kendalanya adalah pembebasan lahan. Kami terus berkomunikasi untuk menentukan tanggung jawabnya,” ujar Tri, dikutip dari Radar Bekasi, 23 Februari 2026.

Salah satu wilayah yang menjadi sorotan adalah Perumahan Pondok Mitra Lestari, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih.

Baca Juga: Tri Adhianto Hentikan Proyek Galian Kabel Optik di Kaliabang Tengah

Kawasan ini termasuk titik yang membutuhkan penanganan tanggul permanen karena kerap terdampak luapan Kali Bekasi saat musim hujan.

Namun, rencana pembangunan tanggul di lokasi tersebut belum dapat dijalankan sepenuhnya karena lahan yang dibutuhkan belum seluruhnya bebas.

Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah titik lain, seperti Blok T dan Kemang Pratama, yang masuk dalam tahap perencanaan lanjutan.

Baca Juga: Pemkot Bekasi Harap Logo HUT ke-29 Jadi Simbol Semangat Pembangunan dan Kesejahteraan

Selain itu, persoalan lebih kompleks muncul di kawasan Lotte, Bekasi Timur.

Di lokasi tersebut, terdapat sekitar 71 rumah yang hingga kini belum pindah meski berdiri di atas lahan milik Perum Jasa Tirta.

Proses penanganan kasus ini bahkan telah bergulir hingga ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

“Koordinasi terus berjalan. Termasuk yang di Lotte ini misalnya, masih ada sekitar 71 rumah yang belum pindah padahal berada di tanah PJT. Kasus ini bahkan sudah sampai ke Komnas HAM. Mudah-mudahan setelah Lebaran dapat diselesaikan,” ungkap Tri.

Ia mengakui bahwa setiap proyek infrastruktur berskala besar kerap menimbulkan dampak sosial bagi sebagian warga.

Baca Juga: Link Download Logo HUT ke-29 Kota Bekasi

Namun di sisi lain, manfaat pembangunan tanggul akan dirasakan oleh ribuan rumah yang selama ini terdampak banjir setiap musim hujan.

“Memang pilihan pembangunan seringkali berdampak pada sebagian warga, tetapi manfaatnya untuk ribuan rumah lain. Semua disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah yang saat ini cukup tertekan akibat berkurangnya dana transfer dan bagi hasil dari provinsi. Ini menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kota Bekasi,” tegasnya.

Pemkot Bekasi juga terus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum untuk mempercepat penyelesaian persoalan lahan.

Baca Juga: Wali Kota Bekasi Soroti Truk Bertonase Besar Penyebab Jalan Caringin Cepat Rusak

Pemerintah daerah berharap solusi pembebasan lahan dapat segera ditemukan agar pembangunan tanggul dapat berjalan optimal dan risiko banjir di sepanjang Kali Bekasi dapat diminimalisir.

Kendala pembebasan lahan ini menjadi gambaran bahwa proyek infrastruktur tidak hanya menghadapi tantangan teknis.

Tetapi juga persoalan sosial dan administratif yang membutuhkan komunikasi intensif serta dukungan lintas instansi.***