BEKASI.POJOKSATU.ID - Pemerintah Kota Bekasi bersiap menggulirkan program sekolah swasta gratis pada tahun ajaran 2026/2027 sebagai langkah memperluas akses pendidikan.
Namun di balik kebijakan tersebut, tantangan serius masih membayangi, salah satunya keterbatasan tenaga pengajar yang hingga kini belum sepenuhnya teratasi.
Program sekolah swasta gratis direncanakan melibatkan puluhan SMP swasta di 12 kecamatan.
Baca Juga: Jampidmil Limpahkan Tiga Tersangka Korupsi Pengadaan Satelit Kemhan ke Tim Penuntut
Kebijakan ini ditujukan untuk menampung siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, sekaligus meringankan beban biaya pendidikan masyarakat.
Meski dinilai populis dan berpihak pada warga, DPRD Kota Bekasi mengingatkan agar implementasinya tidak mengabaikan persoalan mendasar dunia pendidikan, terutama krisis guru.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman, mengatakan program tersebut telah dibahas sejak tahun lalu dan saat ini masih dalam tahap pendalaman.
Baca Juga: Wahana Rusak Ancam Keselamatan Anak, Camat Bekasi Barat Turun Langsung ke Taman
Ia menilai kebijakan sekolah swasta gratis merupakan langkah positif, namun perlu diiringi dengan kesiapan sumber daya manusia.
“Targetnya tahun 2026 sudah bisa berjalan dan dimulai saat Seleksi Penerimaan Murid Baru tahun ajaran 2026/2027,” kata Wildan, Minggu 8 Februari 2026.
Menurutnya, kekurangan tenaga pengajar berpotensi menjadi kendala jika jumlah siswa meningkat seiring penerapan sekolah gratis.
Baca Juga: Ribuan Siswa Terbantu, Program Sekolah Swasta Gratis Bekasi Mulai 2026
Wildan menekankan, pemerintah daerah perlu memetakan kebutuhan guru secara cermat agar kualitas pembelajaran tetap terjaga.
“Programnya bagus, tapi jangan sampai jumlah murid bertambah sementara gurunya terbatas. Ini harus diantisipasi sejak awal,” ujarnya.
Di sisi lain, kalangan sekolah swasta menyambut baik kebijakan tersebut.
Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly, mengungkapkan bahwa setiap kecamatan direncanakan menggandeng sedikitnya tiga SMP swasta untuk ikut dalam program sekolah gratis.
“Nantinya setiap kecamatan ada tiga SMP swasta yang digratiskan. Sekolah tidak boleh memungut biaya karena pembiayaannya ditanggung pemerintah daerah,” jelas Ayung.
Baca Juga: Data Pajak Air Tanah Bekasi Disorot, Selisih Pengguna dan Wajib Pajak Menganga
Meski demikian, ia mengakui bahwa keterbatasan tenaga pendidik masih menjadi persoalan di sejumlah sekolah swasta.
Dengan adanya program gratis, potensi peningkatan jumlah siswa perlu diimbangi dengan dukungan kebijakan lain, termasuk penguatan tenaga pengajar.
BMPS memperkirakan lebih dari 1.000 siswa akan terbantu melalui program tersebut.
Baca Juga: Ternyata Limbah Cacahan Uang Sengaja Dibuang ke Setu dari Bantargebang
Namun, Ayung menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari jumlah siswa yang tertampung, tetapi juga dari kualitas layanan pendidikan yang diberikan.
“Teknis pembiayaannya masih dibahas, termasuk skema penyaluran anggaran. Yang penting, jangan sampai kualitas pembelajaran menurun karena kekurangan guru,” tandasnya.
Dengan berbagai catatan tersebut, DPRD dan pemangku kepentingan berharap Pemkot Bekasi tidak hanya fokus pada perluasan akses pendidikan.
Tetapi juga memastikan kesiapan tenaga pendidik agar program sekolah swasta gratis benar-benar berjalan optimal dan berkelanjutan.***
