BEKASI.POJOKSATU.ID - Tepat satu tahun sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bersama Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe merefleksikan perjalanan kepemimpinan mereka di Kota Bekasi.
Dalam momentum setahun pemerintahan tersebut, Tri menyampaikan apresiasi kepada masyarakat sekaligus permohonan maaf atas berbagai dinamika pembangunan yang dinilai belum sepenuhnya memuaskan.
Dalam keterangannya, Tri mengakui bahwa membangun kota sebesar Bekasi bukanlah tugas ringan.
Baca Juga: Wali Kota Bekasi Terima Audiensi Sanggar Berprestasi di Festival Seni Asia
Berbagai tantangan masih dihadapi, mulai dari persoalan infrastruktur, banjir, hingga keterbatasan fiskal daerah.
Meski demikian, ia menegaskan komitmen untuk terus bekerja secara berkeadilan.
“Tentu kami juga memohon maaf apabila dalam prosesnya masih ada hal-hal yang belum menyenangkan atau belum membahagiakan. Harapannya, kami ingin terus berkeadilan agar setiap warga mendapatkan hak dan kewajibannya secara proporsional,” ujar Tri, dikutip dari Radar Bekasi, Rabu 18 Februari 2026.
Baca Juga: Sanggar Gantari Gita Khatulistiwa Borong Juara di Festival Seni Asia 2026 Hong Kong
Menurutnya, pembangunan tidak bisa dibebankan pada satu figur semata.
Ia menyebut capaian selama satu tahun terakhir merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran aparatur sipil negara serta dukungan masyarakat.
“Hari ini kita sudah bersinergi dan memiliki mimpi yang sama, yaitu membangun Kota Bekasi menjadi kota yang keren, aman, dan sejahtera,” katanya.
Baca Juga: Demi Keselamatan Pemudik, Perbaikan Tol Japek Dilakukan Siang Hari Meski Picu Kepadatan
Tri tidak menutup mata terhadap sejumlah pekerjaan rumah yang masih tersisa.
Infrastruktur jalan di beberapa titik memang telah diperbaiki, seperti di kawasan Nonon Sonthanie, I Gusti Ngurah Rai, Cipendawa, hingga wilayah utara.
Namun ia mengakui kondisi tersebut belum sepenuhnya ideal dan masih memerlukan perbaikan lanjutan.
Untuk ruas jalan berstatus nasional seperti Sultan Agung, Sudirman, Ahmad Yani, dan Juanda, Pemkot Bekasi terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR.
Sementara Jalan Perjuangan dan Siliwangi berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
Baca Juga: Awal Puasa Uji Kantong Warga, Harga Ayam, Sapi hingga Bawang Kompak Naik di Bekasi
“Sepanjang itu menjadi prioritas dan kewenangan kami, pasti akan dikerjakan. Tapi tentu ada batas fiskal dan kewenangan,” ujarnya.
Persoalan banjir juga menjadi tantangan serius dalam setahun terakhir.
Curah hujan tinggi serta perubahan tata guna lahan di wilayah hulu berdampak langsung pada Kota Bekasi.
Baca Juga: Perang Terbuka Lawan Pungli di Pasar Cikarang, Plt Bupati dan Kapolres Siap Sikat Oknum Pemeras PKL
Pemerintah kota menyiapkan sejumlah langkah, seperti pembangunan tanggul, normalisasi sungai, pengurukan, hingga program sumur resapan dengan koordinasi lintas wilayah.
Di tengah keterbatasan anggaran akibat berkurangnya dana transfer dan bagi hasil, Tri menyadari tidak semua program bisa berjalan sekaligus.
Namun ia memastikan percepatan pembenahan kota tetap menjadi prioritas.
“Memang ada gesekan atau ketidakpuasan. Tapi semua ini demi kepentingan yang lebih besar agar kota menjadi nyaman dan membahagiakan,” tandasnya.
Refleksi satu tahun kepemimpinan ini menjadi momen evaluasi sekaligus penguatan komitmen.
Dengan pengakuan atas kekurangan dan tekad memperbaiki diri, Tri berharap perjalanan tahun-tahun berikutnya dapat lebih efektif dalam menjawab harapan warga.
Baginya, membangun Kota Bekasi adalah proses panjang yang membutuhkan konsistensi, keberanian mengambil keputusan, serta keberpihakan pada keadilan bagi seluruh masyarakat.***
