BEKASI.POJOKSATU.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi, Selasa, 17 November 2026. Orang nomor satu di Kota Bekasi tersebut dipanggil untuk dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengonfirmasi agenda pemanggilan tersebut. Ia menyebutkan bahwa Tri Adhianto dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik di Gedung Bundar Kejagung pada pukul 10.00 WIB.
"Benar, terhadap yang bersangkutan terjadwal pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Gedung Bundar pagi sekitar jam 10-an," kata Anang kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).
Penyidikan perkara ini berfokus pada dugaan penyimpangan pelaksanaan kerja sama operasi (KSO) antara PT Migas Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP selama kurun waktu 15 tahun, yakni periode 2009 hingga 2024. Akibat dugaan penyimpangan tata kelola perusahaan daerah tersebut, Kejagung menaksir nilai kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp2 triliun.
Keterangan Tri Adhianto dinilai krusial oleh penyidik mengingat posisinya selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) BUMD. Dalam jabatan strategis tersebut, KPM memegang kewenangan menentukan arah kebijakan perusahaan, termasuk mengesahkan addendum kerja sama operasi hingga menyetujui laporan keuangan BUMD.
Hingga jadwal pemeriksaan ini berlangsung, status Tri Adhianto tercatat sebagai saksi guna mendalami kebijakan dan tata kelola perusahaan daerah tersebut dalam upaya mengungkap terang perkara dugaan korupsi PT Migas Kota Bekasi.





