BEKASI.POJOKSATU.ID - Peristiwa penemuan jasad bayi laki-laki di aliran Kali Sunter, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, kembali mengguncang Kota Bekasi.

Bayi yang ditemukan tak bernyawa pada Rabu 11 Februari 2026 sore itu bukan sekadar kabar duka, melainkan alarm keras tentang persoalan sosial yang belum terselesaikan.

Kasus pembuangan bayi bukan pertama kali terjadi. Fenomena ini kerap muncul dan memantik pertanyaan besar tentang kondisi moral, tekanan sosial, serta minimnya edukasi reproduksi di masyarakat.

Baca Juga: DPRD Turun Gunung, Komisi III Kawal Ketat Penanganan Banjir Perumahan di Bekasi

Di balik setiap peristiwa, ada persoalan kompleks yang tidak bisa hanya dilihat sebagai tindakan individu semata.

Seorang tokoh masyarakat setempat yang enggan disebutkan namanya mengaku prihatin dengan kejadian tersebut.

“Ini bukan hanya soal pelaku, tapi soal bagaimana lingkungan dan keluarga bisa kecolongan. Kita semua harus introspeksi,” ujarnya.

Baca Juga: Lesunya Konsumsi Warga Picu Penurunan Investasi di Kota Bekasi

Fenomena pembuangan bayi sering kali dikaitkan dengan kehamilan yang tidak diinginkan, ketakutan terhadap stigma sosial, hingga kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi.

Dalam banyak kasus, remaja atau pasangan muda memilih jalan pintas karena merasa tidak memiliki dukungan.

Praktisi pendidikan di Bekasi, Rina Setiawati, menilai bahwa edukasi seksual yang komprehensif masih dianggap tabu di sebagian masyarakat.

Baca Juga: Jasa Marga Rekonstruksi Jalan di Tol Cipularang, Akses GT Kalitama 6 Arah Jakarta Ditutup Sementara

Padahal, menurutnya, pendidikan reproduksi bukan mengajarkan hal negatif, melainkan memberikan pemahaman tentang tanggung jawab dan konsekuensi.

“Selama ini kita sering menghindari pembahasan soal reproduksi di rumah maupun sekolah. Akibatnya, anak-anak mencari informasi sendiri yang belum tentu benar,” kata Rina, dikutip dari Radar Bekasi, 12 Februari 2026.

“Edukasi itu penting agar mereka paham risiko dan tahu harus ke mana mencari bantuan.”

Peran keluarga menjadi garda terdepan dalam mencegah tragedi serupa. Komunikasi terbuka antara orang tua dan anak dinilai krusial untuk membangun kepercayaan.

Lingkungan sekitar juga diharapkan lebih peka terhadap perubahan perilaku remaja yang mungkin membutuhkan pendampingan.

Baca Juga: PN Cikarang Eksekusi Lahan Bersertipikat, SHM Jadi Penentu Kemenangan

Selain itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menyediakan akses konseling, layanan kesehatan reproduksi, serta penguatan program perlindungan anak.

Sosialisasi yang berkelanjutan dinilai penting agar masyarakat tidak hanya bereaksi saat tragedi terjadi.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Perlu kolaborasi dengan sekolah, tokoh agama, dan komunitas,” tambah Rina.

Baca Juga: Wawali Bekasi Titip Pesan ke Atlet, Siap Hadapi Persaingan Golf Porprov Jabar di Depok

“Kalau semua pihak bergerak, kasus seperti ini bisa ditekan.”

Tragedi di Kali Sunter seharusnya menjadi momentum refleksi bersama.

Bukan sekadar mengecam pelaku, tetapi juga membenahi sistem dukungan sosial yang ada.

Tanpa langkah konkret dan kesadaran kolektif, bukan tidak mungkin peristiwa serupa kembali terulang dan meninggalkan luka yang sama di tengah masyarakat.***