BEKASI.POJOKSATU.ID - Pemerintah resmi membatalkan wacana penerapan sekolah daring yang sempat dirancang sebagai langkah efisiensi energi pada April 2026.
Kebijakan tersebut akhirnya tidak dilanjutkan setelah mempertimbangkan dampaknya terhadap kualitas pendidikan siswa.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyatakan bahwa meskipun ide pembelajaran daring muncul sebagai bagian dari upaya penghematan energi, pemerintah memutuskan untuk tetap mempertahankan sistem pembelajaran tatap muka.
“Proses pembelajaran harus semakin optimal. Jangan sampai timbul learning loss,” ujar Pratikno, dikutip dari Radar Bekasi, Rabu 25 Maret 2026.
Baca Juga: Pemerintah Resmi Batalkan Sekolah Daring April 2026, Siswa Tetap Wajib Tatap Muka
Wacana sekolah daring sebelumnya sempat menjadi perhatian karena dinilai dapat mengurangi konsumsi energi, terutama dari operasional sekolah.
Bahkan, opsi pembelajaran hybrid yang menggabungkan metode daring dan luring sempat dibahas dalam diskusi lintas kementerian.
Namun, setelah melalui kajian mendalam, pemerintah menilai bahwa efisiensi energi tidak boleh mengorbankan kualitas pendidikan.
Pembelajaran tatap muka dinilai lebih efektif dalam menjaga capaian belajar siswa serta interaksi langsung antara guru dan murid.
Baca Juga: Tak Semua Dinas Bisa WFH, Tri Adhianto Tegaskan Pelayanan ke Masyarakat Tetap Prioritas
“Tetapi, mengingat pentingnya menjaga kualitas pendidikan siswa, pembicaraan lintas kementerian bahwa pembelajaran daring bagi siswa tidak menjadi sebuah urgensi saat ini,” jelasnya.
Keputusan ini mencerminkan adanya pertimbangan serius antara kebutuhan efisiensi dan keberlangsungan pendidikan yang berkualitas.
Pemerintah menilai bahwa risiko penurunan kualitas belajar atau learning loss jauh lebih besar dibandingkan manfaat penghematan energi yang diharapkan.
Selain itu, kebijakan ini juga sejalan dengan arah prioritas nasional di sektor pendidikan.
Pemerintah tengah fokus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program strategis.
Beberapa di antaranya meliputi revitalisasi sekolah, pengembangan Sekolah Rakyat, hingga Sekolah Unggul Garuda sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Ini prioritas. Ini utama,” tegas Pratikno.
Baca Juga: Sampah Lebaran di Bekasi Tembus 3.677 Ton dalam 5 Hari, DLH Siagakan Petugas
Dengan dibatalkannya wacana sekolah daring, siswa di seluruh Indonesia dipastikan tetap menjalani proses pembelajaran secara tatap muka seperti biasa.
Hal ini diharapkan mampu menjaga stabilitas sistem pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas hasil belajar.
Pemerintah juga berharap keputusan ini dapat memberikan kepastian bagi sekolah, tenaga pendidik, serta orang tua dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar tanpa perubahan sistem yang mendadak.
Di tengah berbagai upaya efisiensi yang dilakukan, pemerintah menegaskan bahwa kualitas pendidikan tetap menjadi prioritas utama yang tidak bisa dikompromikan.***
