BEKASI.POJOKSATU.id – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengkritik keras pemasangan barikade dan tindakan aparat menjelang aksi besar buruh di Istana Negara, Senin, 29 Desember 2025.
Ia menilai kondisi tersebut sebagai sinyal kemunduran demokrasi dan mendesak percepatan reformasi kepolisian.
Pernyataan itu disampaikan Said Iqbal saat aksi awalan penolakan SK UMSK 2026 Jawa Barat, sehari sebelum rencana aksi besar buruh yang akan digelar pada 30 Desember 2025.
Pria yang juga menjabat sebagai presiden Partai Buruh ini menjelaskan situasi yang terjadi di sekitar Istana Negara mencerminkan kemunduran demokrasi di Indonesia.
Baca Juga: 20 Ribu Buruh Jawa Barat Konvoi ke Istana Negara, Tuntut Revisi UMSK
Menurutnya, pendekatan aparat terhadap massa aksi justru menyerupai pola militeristik, bukan pengamanan demokratis.
“Demokrasi di Indonesia makin mundur. Reformasi kepolisian rasanya harus dipercepat. Cara-cara militer digunakan untuk menghadapi demonstran,” tegas Said Iqbal.
Ia menilai, tindakan seperti penderekan mobil komando, pendorongan peserta aksi, hingga pemasangan barikade berlebihan tidak mungkin terjadi tanpa perintah yang bersifat struktural.***
