BEKASI.POJOKSATU.ID - Partai Buruh Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap kebijakan yang dikeluarkan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja.

Sikap tersebut ditegaskan sebagai bentuk kontrol politik dan mekanisme checks and balances agar roda pemerintahan tetap berjalan sesuai kepentingan masyarakat, khususnya kelompok kecil dan rentan.

Plt Exco Partai Buruh Kabupaten Bekasi, Suparno, menyatakan pengawalan kebijakan menjadi bagian dari tanggung jawab politik partainya.

Baca Juga: Ketua Dekopinda Bekasi Sebut Kualitas Pimpinan Jadi Kunci Kemajuan Koperasi

Menurut dia, Partai Buruh tidak akan bersikap oposisi membabi buta, tetapi tetap kritis dan konstruktif terhadap setiap keputusan pemerintah daerah.

“Kami akan mengawal kebijakan Plt Bupati selama kebijakan itu berpihak kepada masyarakat, terutama masyarakat kecil,” kata Suparno, dikutip dari Radar Bekasi, 6 Januari 2026.

Ia menegaskan, posisi Partai Buruh adalah menjadi penyeimbang kekuasaan agar kebijakan yang diambil tidak menyimpang dari kepentingan publik.

Baca Juga: Ade Puspitasari Gelar Pendidikan Demokrasi untuk Anak Muda Kota Bekasi

Dalam konteks ini, pengawasan dianggap penting untuk mencegah kebijakan yang berpotensi menimbulkan persoalan sosial baru di tengah masyarakat Kabupaten Bekasi.

Suparno juga mengingatkan bahwa kehati-hatian dalam mengambil keputusan menjadi kunci utama bagi Plt Bupati Bekasi.

Ia mendorong agar setiap kebijakan strategis dikonsultasikan dengan penegak hukum agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Baca Juga: Ketua Dekopinda Kabupaten Bekasi Paparkan Konsep 5P dalam Pengelolaan Koperasi

“Kalau bisa konsultasinya sama penegak-penegak hukum, KPK khususnya. Bagaimana setiap mengambil kebijakan agar tidak terjerat korupsi,” ungkapnya.

Menurut Suparno, langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan pemerintahan berjalan bersih dan transparan.

Partai Buruh, kata dia, akan terus memantau dan mengingatkan apabila terdapat kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan rakyat.

Dalam kesempatan itu, Suparno juga menyinggung kebijakan penertiban bangunan liar yang kerap memicu polemik.

Ia menekankan bahwa pendekatan kemanusiaan harus menjadi pertimbangan utama pemerintah daerah.

Baca Juga: Cek Debit Air Subuh, Polsek Medansatria Pantau Titik Rawan Genangan di Kalibaru

“Saya sampaikan ke Pak Plt dan Ketua DPRD, penggusuran bangunan liar jangan langsung serta merta semua digusur. Di situ ada masyarakat kecil yang enggak punya tempat tinggal, pemerintah harus mencarikan solusi,” ucapnya.

Ia menilai, kebijakan tanpa solusi justru berpotensi memperbesar masalah sosial dan memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.

Karena itu, Partai Buruh mendorong dialog serta kebijakan yang adil dan berimbang.

Baca Juga: Kebakaran di KM 6 Tol Jakarta-Cikampek, Petugas Lakukan Evakuasi dan Pengamanan Lalu Lintas

Partai Buruh memastikan akan terus berada di tengah masyarakat Kabupaten Bekasi sebagai mitra kritis pemerintah daerah.

Dengan peran pengawasan tersebut, diharapkan setiap kebijakan Plt Bupati Bekasi benar-benar membawa manfaat nyata dan tidak meninggalkan kelompok masyarakat yang paling lemah.***