BEKASI.POJOKSATU.ID - Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bekasi memberikan apresiasi atas langkah Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, yang meminta masukan KPK terkait kelanjutan roda pemerintahan daerah.

Langkah tersebut dinilai sebagai upaya positif dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta stabilitas pemerintahan Kabupaten Bekasi.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, mengatakan komunikasi dengan KPK merupakan langkah tepat di tengah dinamika pemerintahan pasca Pilkada.

Baca Juga: Ratusan SPPG Beroperasi, Disnaker Bekasi Hitung Dampak Besar ke Pengangguran

Menurutnya, keterlibatan lembaga antirasuah dapat memberikan kepastian hukum dan arah yang jelas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Langkah yang dilakukan Plt dalam konteks meminta masukan KPK sangat bagus. Ini menunjukkan komitmen untuk menjalankan pemerintahan secara transparan dan sesuai aturan," ujar Ridwan, dikutip dari Radar Bekasi, Kamis 15 Januari 2026.

Ridwan yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi menilai, koordinasi dengan KPK penting agar seluruh kebijakan dan keputusan strategis yang diambil pemerintah daerah tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Baca Juga: Pemkab Bekasi Tegaskan Dukungan Penuh Program Makan Bergizi Gratis

Ia menegaskan, roda pemerintahan harus tetap berjalan normal dengan berlandaskan sistem, bukan kepentingan pribadi.

"Hari ini bukan pribadi yang sedang bernegara, tetapi sistem. Pemerintahan harus berjalan karena semua sudah ada pos dan fungsinya masing-masing," tegasnya.

Selain KPK, Ridwan juga mendorong Plt Bupati Bekasi untuk memperkuat koordinasi dengan unsur forum koordinasi pimpinan daerah, seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan lembaga peradilan.

Baca Juga: Banjir Berulang Tapi Warga Bertahan, Sudah Terbiasa atau Tak Punya Pilihan?

Menurutnya, sinergi lintas lembaga akan membantu menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.

"Kalau perlu juga berkoordinasi dengan Forkopimda, Kejaksaan, Pengadilan, Polres, dan pihak-pihak terkait lainnya supaya semua berjalan dengan baik," katanya.

Ridwan menekankan, kepastian dari KPK sangat dinantikan agar tidak terjadi kebingungan di internal pemerintahan maupun di tengah masyarakat.

Dengan adanya keputusan yang jelas, pemerintah daerah diharapkan dapat fokus menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

"Kita berharap KPK segera memberikan putusan, apapun itu, dan semoga bisa segera memberikan kepastian supaya roda Pemerintah Kabupaten Bekasi berjalan," ucapnya.

Baca Juga: Dapur MBG Bekasi Jadi Harapan Baru, Warga Sekitar Dapat Kerja Tanpa Ribet

Menurut Ridwan, kepastian tersebut penting agar seluruh ASN dan jajaran pemerintahan dapat bekerja dengan tenang, profesional, dan fokus pada pelayanan masyarakat.

Ia menilai, transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama dalam mencegah potensi penyimpangan serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Dengan langkah komunikasi ke KPK ini, Fraksi Gerindra berharap Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat terus menjaga integritas, stabilitas, dan efektivitas pemerintahan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.***