BEKASI.POJOKSATU.id - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Cikarang Barat mengimbau masyarakat agar menentukan pilihan secara bijak dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dengan mempertimbangkan rekam jejak, integritas, dan kapasitas setiap calon.
Ketua KNPI Cikarang Barat, Yansen M. Nelwan, mengatakan Pilkades merupakan momentum penting untuk menentukan arah pembangunan desa, peningkatan pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
"Memilih pemimpin harus berdasarkan rekam jejak, kapasitas, dan integritas. Pilkades menjadi momentum penting dalam menentukan arah pembangunan, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan desa," ujar Yansen.
Baca Juga: Plt Bupati Bekasi Pesan Generasi Muda Terus Belajar dan Disiplin demi Indonesia Emas 2045
Yansen yang akrab disapa Yansen menegaskan masyarakat sebaiknya tidak menjatuhkan pilihan hanya karena faktor popularitas, kedekatan pribadi, maupun kepentingan kelompok tertentu.
Menurutnya, kepala desa harus memiliki kemampuan memimpin sekaligus memahami kebutuhan masyarakat secara nyata.
"Pilihlah calon kepala desa yang memiliki kapasitas kepemimpinan dan memahami kebutuhan masyarakat. Seorang pemimpin tidak cukup hanya merasa bisa, tetapi harus benar-benar mampu menjalankan tanggung jawabnya," katanya.
Ia menilai seorang kepala desa idealnya mampu merasakan persoalan yang dihadapi warga, memahami berbagai kebutuhan masyarakat, serta menghadirkan solusi atas permasalahan yang ada.
Yansen juga menekankan bahwa kepemimpinan bukan sekadar jabatan, melainkan amanah yang mengandung tanggung jawab moral. Karena itu, kepala desa harus menjalankan pemerintahan secara profesional, transparan, akuntabel, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Selain itu, ia mengingatkan masyarakat untuk menghindari praktik politik uang dalam Pilkades karena dinilai hanya memberikan keuntungan sesaat, tetapi berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi tata kelola pemerintahan desa.
Baca Juga: Pemkab Bekasi Tegaskan Komitmen Lestarikan Warisan KH Noer Alie dan Dukung Pesantren Attaqwa
Menurutnya, proses meraih kekuasaan yang bergantung pada transaksi politik berisiko memunculkan upaya mengembalikan modal politik melalui kebijakan, proyek, atau keputusan pemerintahan. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat merugikan masyarakat luas.
