BEKASI.POJOKSATU.id - Komisi III DPRD Kota Bekasi menekankan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi faktor krusial dalam memperkuat pembangunan dan kualitas pelayanan publik di Kota Bekasi.
Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat kerja yang digelar pada Kamis, 26 Februari 2026, di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kota Bekasi. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III, Alit Jamaludin, dan dihadiri para anggota komisi.
Agenda pembahasan difokuskan pada mekanisme peningkatan PAD Tahun Anggaran 2026 dengan menghadirkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan (ASDA II) Setda Kota Bekasi serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi.
Alit menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak sekadar mengejar capaian angka, melainkan merupakan instrumen strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Baca Juga: 800 Peserta Meriahkan Kirab Cap Go Meh, Barongsai dan Tatung Jadi Magnet di Jantung Kota Bekasi
“PAD ini menjadi salah satu instrumen utama untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” ujar Alit, Selasa, 3 Maret 2026.
Ia menambahkan, tanpa penguatan pendapatan daerah, pelaksanaan berbagai program prioritas berpotensi tidak berjalan optimal. Oleh sebab itu, Komisi III mendorong penyusunan target PAD 2026 yang berbasis strategi terukur dan realistis.
Dalam rapat tersebut, Komisi III juga menyoroti pentingnya optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah melalui penguatan sistem pemungutan, peningkatan pengawasan, serta inovasi kebijakan pendapatan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi.
Baca Juga: 800 Peserta Meriahkan Kirab Cap Go Meh, Barongsai dan Tatung Jadi Magnet di Jantung Kota Bekasi
“Pengawasan harus diperketat, sistem pemungutan juga perlu diperkuat agar kebocoran bisa diminimalisir,” tegasnya.
Evaluasi capaian PAD tahun sebelumnya turut menjadi fokus pembahasan guna memastikan target 2026 disusun secara rasional dan berbasis data.
Komisi III berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif semakin solid dalam merumuskan langkah strategis peningkatan PAD yang efektif, transparan, dan berkelanjutan.
“Kami ingin ada kolaborasi yang solid antara DPRD dan pemerintah daerah agar target PAD tercapai dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tandas Alit. (adv)
