BEKASI.POJOKSATU.id - Distribusi MBG di Kota Bekasi dilaporkan mengalami penghentian sementara di sejumlah wilayah. Kondisi ini diduga dipicu oleh tunggakan pembayaran kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional.
Informasi yang beredar menyebutkan beberapa SPPG di Kecamatan Bekasi Utara dan Bekasi Timur terpaksa menghentikan operasional dapur sejak awal pekan ini. Penyebabnya, dana operasional untuk pengadaan bahan baku belum dicairkan, sehingga produksi makanan bagi para pelajar tak dapat berlanjut.
“Dugaan kami, ada keterlambatan pencairan dana dari pusat. SPPG di lapangan sudah mendahulukan pembelian bahan baku, tapi penggantiannya belum masuk," ujar seorang sumber di salah satu SPPG yang enggan menyebut identitasnya.
Ketua Koordinator Forum Perjuangan Rakyat (Fopera) Kota Bekasi, Muhamad Imron, menduga persoalan ini tidak sekadar kendala administratif.
Baca Juga: JPO Stasiun Bekasi Ditargetkan Beroperasi Akhir Juni 2026, Solusi Atasi Kemacetan
“Program MBG ini dananya besar. Tapi kalau SPPG yang kerja capek-capek di lapangan nggak dibayar, sementara laporan di pusat jalan terus, publik berhak menduga ada yang main di anggaran. Jangan sampai program buat anak-anak ini jadi bancakan. Kalau ada dugaan korupsi, KPK harus turun periksa BGN," tutur dia dalam keterangannya, Selasa, 26 Mei 2026.
Imron juga menyatakan Fopera akan melakukan penelusuran lebih lanjut terkait dampak penghentian program tersebut.
“Kami akan melanjutkan investigasi ke setiap sekolah se-Kota Bekasi untuk memastikan berapa ribu pelajar yang menjadi korban atas haknya dari program MBG,” tambahnya.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Badan Gizi Nasional terkait jumlah SPPG di Kota Bekasi yang terdampak maupun total nilai tunggakan. Sebelumnya, pihak BGN menyebutkan bahwa proses verifikasi dan pencairan dana program MBG dilakukan secara bertahap.***
