BEKASI.POJOKSATU.ID - Dedi Mulyadi menargetkan Kota Bekasi bebas dari banjir dalam beberapa tahun ke depan.
Target tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat saat menghadiri rapat paripurna peringatan hari jadi ke-29 Kota Bekasi di Gedung DPRD Kota Bekasi, Selasa 10 Maret 2026.
Dalam sambutannya, Dedi menilai kondisi Kota Bekasi saat ini sudah menunjukkan sejumlah perbaikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.
Ia menyebut kota tersebut terlihat lebih bersih, ruang terbuka hijau semakin banyak, serta upaya pengendalian banjir mulai terlihat melalui pembangunan polder atau embung penampung air.
Meski demikian, gubernur yang akrab disapa KDM itu menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh berpuas diri dengan kondisi tersebut.
Ia meminta agar seluruh pihak menjadikan penanganan banjir sebagai prioritas utama pembangunan.
Menurutnya, Bekasi sebagai salah satu kota besar di kawasan penyangga ibu kota harus mampu mengatasi persoalan banjir secara serius dan terencana.
“Target saya, Bekasi bebas banjir. Tidak boleh lagi beralasan itu urusan BBWS, Kementerian PU dan pusat, bukan lagi berbicara soal kewenangan terus,” tegas Dedi Mulyadi.
Baca Juga: Pertamina Siagakan 109 SPBU di Cirebon, Antisipasi Lonjakan BBM 27,2 Persen Saat Mudik Lebaran
Ia menambahkan bahwa persoalan banjir tidak seharusnya terhambat oleh perdebatan mengenai kewenangan antarinstansi.
Sebaliknya, seluruh pihak harus mampu bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang selama ini kerap dirasakan masyarakat.
Dedi menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan dan anggaran antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota agar berbagai proyek pengendalian banjir dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
“Sudah saja, kita bereskan dengan Jabar. Kita sinkronkan anggaran,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan bahwa pemerintah kota terus melakukan berbagai upaya untuk mengurangi risiko banjir di sejumlah wilayah.
Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah kota telah membangun tiga polder di beberapa titik sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir di Kota Bekasi.
Menurut Tri, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir juga membutuhkan dukungan dari pemerintah provinsi, terutama terkait sejumlah proyek yang bersinggungan dengan batas wilayah administrasi.
Baca Juga: Sengketa Aset Kota dan Kabupaten Bekasi Dinilai Hambat Pelayanan Publik di Wilayah Perbatasan
“Rencana pembangunan tanggul terkadang terkendala batas wilayah sehingga kami berharap ada pelepasan aset agar bisa segera kami kerjakan,” jelasnya.
Tri menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota sangat penting untuk mempercepat berbagai program pembangunan yang berkaitan dengan pengendalian banjir.
Dengan kolaborasi yang lebih kuat serta dukungan anggaran yang terintegrasi, pemerintah berharap berbagai proyek infrastruktur penanganan banjir dapat berjalan lebih optimal sehingga target menjadikan Kota Bekasi bebas banjir dapat terwujud di masa mendatang.***
