BEKASI.POJOKSATU.ID - Pemerintah Kota Bekasi menerapkan skema baru dalam pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi pada peringatan HUT ke 29 tahun ini.
Jika sebelumnya kegiatan terpusat di tingkat kecamatan, kini distribusi dipecah hingga tingkat kelurahan guna memastikan akses masyarakat lebih merata dan tidak menumpuk di satu lokasi.
Sejak pagi, antrean warga terlihat mengular di halaman kelurahan untuk menebus paket sembako bersubsidi seharga Rp70 ribu.
Program yang digelar melalui Dinas perdagangan dan perindustrian ini menjadi salah satu instrumen konkret pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan harga kebutuhan pokok.
Pelaksanaan saat ini berlangsung di sejumlah wilayah seperti Kecamatan Medan Satria, Bekasi Barat, dan Bekasi Utara, dengan pola distribusi yang lebih tersebar.
Skema tersebut dinilai efektif untuk mengurangi kepadatan sekaligus mempercepat proses penyaluran.
Camat Medan Satria, Budi Rahman, mengapresiasi antusiasme warga yang memanfaatkan program tersebut.
Menurutnya, kebijakan memperluas titik distribusi hingga kelurahan merupakan bentuk inovasi tata kelola bantuan agar lebih tepat sasaran.
“Melalui program ini, warga yang telah menerima kupon dapat menebus kebutuhan pokok dengan harga Rp70 ribu,” ujar Budi, dikutip dari Radar Bekasi, 4 Maret 2026.
Baca Juga: Misteri Tewasnya Mantan Karyawan BUMN di Jatibening, Keluarga Bantah Ada Perampokan
Ia menegaskan bahwa pasar murah kali ini bukan sekadar agenda seremonial dalam rangka ulang tahun kota, tetapi bagian dari strategi menjaga stabilitas harga dan memperkuat daya beli masyarakat.
“Bukan hanya perayaan HUT, ini langkah konkret membantu warga di tengah fluktuasi harga. Dengan distribusi sampai kelurahan, aksesnya jadi lebih dekat dan merata,” tambahnya.
Dalam satu paket sembako, warga mendapatkan beras premium 5 kilogram, minyak goreng premium 1 liter, gula pasir 1 kilogram, dan tepung terigu 1 kilogram.
Harga tebus tersebut jauh di bawah harga pasaran sehingga mampu memberikan penghematan signifikan bagi keluarga penerima.
Sejak pagi, warga memadati lokasi secara tertib sesuai arahan panitia. Aparatur kelurahan bersama pihak terkait disiagakan untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan sesuai kuota yang telah ditetapkan.
Sistem kupon juga diterapkan guna menjaga ketepatan sasaran serta mencegah penumpukan pembeli di luar daftar penerima.
Budi menyebut, dengan pola distribusi yang lebih terdesentralisasi, pemerintah dapat meminimalkan risiko antrean panjang dan memastikan pelayanan lebih cepat.
“Kegiatan ini diharapkan meringankan beban masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan antara pemerintah dan warga dalam semangat gotong royong,” tandasnya.
Skema distribusi hingga tingkat kelurahan ini menjadi langkah inovatif dalam tata kelola program bantuan pangan di Kota Bekasi.
Dengan pendekatan yang lebih dekat ke masyarakat, pemerintah berharap subsidi benar-benar dirasakan manfaatnya tanpa harus mengorbankan kenyamanan dan ketertiban dalam proses penyaluran. (adv)
