BEKASI.POJOKSATU.id - Puluhan guru sekolah swasta yang tergabung ke dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, menggelar aksi mimbar bebas di depan Kantor DPRD Kota Bekasi, Kamis, 18 Juli 2024.
Aksi mimbar bebas yang dilakukan guru swasta sebagai bentuk protes karena banyaknya peserta didik yang masuk sekolah negeri melalui jalur siluman.
Mereka banyak menemukan peserta didik titipan dari anggota DPRD Kota Bekasi dalam pelaksanaan PPDB online tingkat SMP di Kota Bekasi.
Baca Juga: Seorang Pelajar di Bekasi Tewas karena Kecelakaan saat Berusaha Kabur dari Rival Tawuran
"Berdasarkan data di lapangan, ada oknum anggota DPRD Kota Bekasi meminta jatah kursi 30 di sekolah. Bahkan ada anggota DPRD terpilih dan belum dilantik menyodorkan 320 Calon Peserta Didik (CPD)," ungkap Sekretaris BMPS Kota Bekasi Ayung Sardi Daulay, saat dihubungi, Kamis, 18 Juli 2024.
Banyaknya titipan peserta didik baru di sekolah-sekolah negeri, Ayung meminta kepada anggota dewan terpilih tersebut agar membuka sekolah baru saja. Ini dikarenakan, titipan peserta didik baru itu bisa menampung satu sekolah.
Ayung membeberkan BMPS sendiri mempunyai bukti-bukti carut-marut pelaksanaan PPDB online 2024 di Kota Bekasi.
“Tahun ini kita punya bukti, dan sama-sama kita pastikan nanti ada anggota DPRD Kota Bekasi akan diperiksa KPK terkait pemberian janji dan menerima imbalan," tegas Ayung.
Baca Juga: Banyak Bangku Kosong pada PPDB Kota Bekasi
Adanya praktek kongkalikong dalam pelaksanaan PPDB tahun ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat oleh Dinas Pendidikan kurang masif.
Sehingga masyarakat masih banyak yang percaya janji anggota DPRD Kota Bekasi meskipun teruji banyak ingkar.
"Disdik diundang rapat pembahasan terkait temuan Inspektorat, namun hasilnya hanya titipan CPD yang disodorkan. Masing-masing anggota DPRD Kota Bekasi minta jatah 30 kursi," tegas dia.
Dia meminta pelaksanaan PPDB di Kota Bekasi bisa seperti tahun 2014 silam yakni online 100 persen, sehingga tidak ada namanya peserta didik siluman.
Ayung pun menyampaikan jika selama satu dekade ini 2014-2024 PPDB di Kota Bekasi jadi ajang cari popularitas dan duit bagi para politikus busuk.
"Kenapa sekarang tidak bisa, kembali seperti 2014. Ini karena PPDB ajang cari popularitas dan duit bagi para politikus," ujar Ayung.
Lanjut dia, saat kepala daerah di Kota Bekasi bukan orang politik tetapi tidak lepas dari kepentingan politik, dan mendapat tekanan dari para politikus.
“Saat ini yang paling keras berteriak mereka yang tidak terakomodir kepentingannya," demikian kata dia.***
