BEKASI.POJOKSATU.id - Pemerintah pusat bersama Pemerintah Kota Bekasi mempercepat pembangunan Flyover Bulak Kapal untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang kereta api. Proyek tersebut ditargetkan rampung pada triwulan pertama 2028.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau lokasi rencana pembangunan flyover di Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (30/10/2026).
AHY mengatakan, pembangunan flyover diperlukan untuk mengatasi kepadatan lalu lintas di kawasan Bulak Kapal yang dipengaruhi tingginya frekuensi perjalanan kereta api.
Menurut dia, kereta rel listrik (KRL) melintas setiap lima menit sehingga kendaraan yang melintasi perlintasan sebidang kerap mengalami antrean.
"Solusi untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa sekaligus mengurai bottleneck atau kemacetan di Bulak Kapal ini adalah dengan membangun flyover. Ini sudah cukup lama dinantikan masyarakat dan harus kita kawal agar bisa segera direalisasikan," kata AHY.
Pembangunan flyover tersebut juga menjadi perhatian pemerintah setelah kecelakaan yang melibatkan KRL dan taksi online terjadi di kawasan Bekasi Timur pada April 2025.
AHY menilai, keberadaan flyover diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang di Kota Bekasi.
"Ini harus segera kita bangun karena memang sangat dibutuhkan oleh warga. Untuk keselamatan, untuk produktivitas ekonomi, dan untuk kenyamanan kita semuanya," ujarnya.
Pemerintah Kota Bekasi menyiapkan anggaran sekitar Rp126 miliar untuk pembebasan lahan. Sementara itu, kebutuhan anggaran pembangunan fisik flyover diperkirakan mencapai Rp188 miliar.
Flyover tersebut direncanakan memiliki panjang sekitar 500 meter dengan desain yang menyesuaikan standar keselamatan operasional perkeretaapian.
Salah satu aspek teknis yang diperhatikan ialah ketinggian ruang bebas atau clearance sekitar 7,5 meter untuk memastikan konstruksi tidak mengganggu jaringan listrik dan fasilitas operasional kereta api.
Terkait pembebasan lahan, AHY menyebut sebanyak 40 dari total 76 bidang tanah yang dibutuhkan telah berstatus clear and clean. Adapun 36 bidang lainnya masih dalam proses penyelesaian pembayaran.
Pemerintah Kota Bekasi menargetkan pembebasan lahan tersebut dapat diselesaikan pada November 2026.
AHY meminta pemerintah daerah dan kementerian terkait memperkuat koordinasi agar persoalan lahan tidak menghambat pelaksanaan pembangunan.
Dia juga mendorong identifikasi aset tanah milik pemerintah yang dapat dikoordinasikan untuk mendukung kelancaran proyek.
Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Sigit Raditya mengatakan, pembangunan flyover tersebut dibutuhkan untuk menjawab persoalan kemacetan dan risiko kecelakaan yang selama ini dihadapi masyarakat.
"Sebagai warga Bekasi, saya tahu persis bagaimana kemacetan dan risiko di perlintasan sebidang Bulak Kapal dirasakan setiap hari oleh masyarakat. Flyover ini bukan hanya soal mengurai kemacetan, tetapi juga soal keselamatan nyawa," kata Sigit.
Dia berharap seluruh pihak dapat bekerja sama mempercepat realisasi proyek sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Pembangunan fisik Flyover Bulak Kapal direncanakan berlangsung selama 16 bulan dan ditargetkan selesai pada triwulan pertama 2028.
Pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Bekasi terus mengupayakan percepatan persiapan proyek, terutama penyelesaian pembebasan lahan dan pemenuhan kebutuhan teknis pembangunan.
Dengan pembangunan tersebut, pemerintah berharap kemacetan di kawasan Bulak Kapal dapat dikurangi dan keselamatan pengguna jalan di perlintasan sebidang kereta api semakin meningkat.
